Baghdad, LiputanIslam.com – Perdana Menteri Irak, Nouri al-Maliki, Rabu (2/7/2014) memastikan bahwa perkembangan situasi pertempuran di berbagai wilayah Irak sudah menguntungkan pihak militer, polisi dan relawan negara ini. Dalam statemennya, seperti dilansir al-Alam, dia juga mengingatkan bahwa “pemerintahan kekhalifahan” yang dideklarasikan militan Daulat Islam Irak dan Suriah (ISIS) merupakan bahaya bagi negara-negara regional Timur Tengah.
Maliki menyatakan bahwa dewasa ini sudah dibentuk “badan menejemen mobilisasi nasional” untuk mengelola secara lebih baik ledakan relawan yang terjadi di berbagai daerah Irak. Dia mengingatkan bahwa peredaran senjata tetap akan dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah.
Menurutnya, ledakan relawan perang melawan ISIS terjadi tidak hanya pada komunitas dan golongan tertentu, melainkan melibatkan semua elemen masyarakat Irak, termasuk penduduk di provinsi Anbar dan Salahuddin serta di kota Mosul.
Maliki menegaskan pemerintah memberikan amnesti kepada beberapa kelompok adat yang diketahui telah melakukan aksi-aksi anti pemerintah, kecuali yang jelas-jelas melakukan pembunuhan dan pertumpahan darah. Dia mengajak mereka untuk kembali ke jalur yang legal dan pemerintah akan menyambut mereka dengan baik.
Lebih lanjut dia menyebutkan apa yang terjadi dalam sidang pertama parlemen Irak sebagai kelemahan. Namun dia optimis kelemahan itu akan dapat diatasi pada sidang selanjutnya melalui “kerjasama dan keterbukaan”. Menurutnya, bagaimanapun juga semua instrumen konstitusi harus diterapkan dalam pemilihan kepala negara dan ketua parlemen Irak.
Dia menyayangkan sikap dan tindakan pihak Kurdi di tengah krisis terorisme yang melanda wilayah utara Irak. Dia menyebut sikap itu tidak bisa diterima dan bahwa Pasal 140 Konstitusi Irak masih berlaku. Dia menegaskan bahwa semua pasukan Irak akan kembali ke posisi masing-masing setelah keadaan pulih sepenuhnya, dan karena itu dia mengingatkan pihak Kurdi akan bahaya disintegrasi. (mm)