Hongkong, LiputanIslam.com — Polisi menangkap ratusan demonstran yang melakukan aksi duduk di jalanan pusat bisnis Hongkong, Rabu (2/7).
Secara keseluruhan polisi menangkap 196 orang demonstran dengan tuduhan melakukan aksi ilegal dan melawan petugas keamanan. Demikian laporan BBC.
Penangkapan ini terjadi sehari setelah ratusan ribu demonstran melakukan pawai massal menuntut reformasi politik di Hongkong. Aksi tersebut digelar bersamaan dengan peringatan kembalinya Hongkong ke pangkuan Cina tahun 1997, dan para aktifis mengklaim aksi tersebut merupakan pawai demokrasi terbesar sepanjang dekade.
Para aktifis dan organiser acara pawai mengklaim acara yang mereka gelar diikuti oleh 510.000 peserta, sedangkan polisi mengklaim jumlahnya kurang dari 100.000.
Setelah pawai, beberapa ratus aktifis menggelar aksi duduk di Distrik Pusat yang merupakan kawasan bisnis utama di Hongkong.
Polisi menyatakan aksi duduk itu sebagai tindakan ilegal dan mulai menangkapi para demonstran, Rabu pagi (2/7). Para demonstran saling bertautan lengan untuk mencegah polisi membubarkan aksi mereka.
Dalam pidato menyambut penyatuan Hongkong dengan Cina, Selasa (1/7), pemimpin eksekutif Hongkong CY Leung mengatakan bahwa pemerintah tengah berupaya menyatukan aspirasi politik masyarakat Hongkong.
“Hanya dengan mejaga stabilitas Hongkong, kita bisa menjaga kemakmuran ekonomi. Hanya dengan menjaga kemakmuran ekonomi, kita bisa meningkatkan kesejahteraan,” kata Leung.
Selama ini masyarakat Hongkong berdiri di tengah-tengah aspirasi politik pemerintah pusat di Beijing yang tidak ingin kehilangan kontrolnya atas wilayah Hongkong, dengan para aktifis yang menginginkan demokrasi sepenuhnya yang lepas dari interfensi Cina.
Pada tahun 2017 mendatang rakyat Hongkong akan menggelar pemilihan pemimpin eksekutif, pejabat setingkat Gubernur di Cina. Namun pada kandidatnya ditetapkan oleh sebuah komite yang dibentuk pemerintah pusat. Sementara para aktifis demokrasi menuntut warga diberi kebebasan penuh untuk mengajukan kandidatnya sendiri.
Pada akhir bulan Juni, para aktifis menggelar referendum secara online tentang aspirasi politik warga Hongkong. Referendum ini didukung oleh hampir 800.000 suara, demikian klaim organiser, namun pemerintah mengklaim referendum itu sebagai tidak berdasar.
Berdasarkan kesepakatan dengan Inggris yang menjadi dasar penggabungan Hongkong dengan Cina tahun 1997, Cina setuju untuk menerapkan prinsip “satu negera 2 sistem” untuk Hongkong, dimana Hongkong mendapatkan kebebasan penuh untuk memerintah diri sendiri kecuali untuk urusan pertahanan dan luar negeri. Prinsip ini berlaku selama 50 tahun.(ca)