Baghdad, LiputanIslam.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Irak Hoshyar Zebari menyatakan pemerintahan Irak mendatang akan dibentuk sesuai hasil pemilu parlemen, “bukan kehendak pihak lain”. Sebagaimana dikutip IRNA Selasa (1/7/2014), hal ini dia kemukakan dalam wawancara dengan mingguan Der Spiegel mengenai struktur pemerintahan Irak yang akan dibentuk serta serangan kelompok ekstrimis bersenjata Daulat Islam Irak dan Suriah (ISIS).
“Kami mengakui bahwa Irak mendapat kesulitan akibat serangan ISIS, tapi kami menepis klaim-klaim bahwa di Irak ada perang saudara total,” kata Zebari.
Dia juga menyangkal kemungkinan adanya erosi pemerintahan Irak akibat terorisme. “Pemerintah Irak solid dalam menghadapi aksi-aksi teroris,” tegasnya.
Mengenai sikap pemerintah Arab Saudi terhadap krisis Irak dia mengatakan, “Kepada sejawat saya dari Arab Saudi saya mengatakan bahwa Irak adalah negara demokratis dan tetap akan menindak lanjuti proses politiknya. Kepada Saud al-Faisal saya menegaskan bahwa 62 persen rakyat Irak telah memberikan suaranya dalam pemilu 30 April, dan Irak akan memiliki parlemen dan pemerintahan baru sesuai hasil pemilu. Kami tidak punya pangeran yang dengan satu pemberintahuan dapat mengangkat seseorang semaunya.”
Dia menambahkan, “Kami melakukan perombakan para pemimpin negara kami sesuai undang-undang dan suara rakyat, bukan berdasar anjuran pemerintah dan para elit politik negara-negara lain.”
Di tanya mengenai apakah dalam kondisi seperti sekarang Nouri al-Maliki akan kembali ditunjuk sebagai perdana menteri, Zebari yang berasal dari suku Kurdi Irak itu menjawab, “Saya sendiri anggota pemerintah. Kami mengambil keputusan berdasar program dan undang-undang kami sendiri, bukan berdasar kehendak pihak lain. Sebagai pihak yang memperoleh posisi mayoritas di parlemen, hanya Syiah yang berhak menentukan siapa yang akan menjadi perdana menteri. Sunni dan Kurdi tidak dapat mendekte mereka.”
Dia menambahkan, “Ayatullah Ali al-Sistani dalam pesannya juga sangat jelas menyatakan bahwa yang harus menjadi ukuran adalah pemilu, dan bahwa pemerintahan baru Irak tidak boleh mengulangsi kesalahan-kesalahannya di masa lalu, harus diterima oleh semua elemen masyarakat, dan harus menjadi pemerintahan persatuan nasional.”
Di tanya mengenai kemungkinan datangnya pasukan militer Iran di Irak untuk menjaga tempat-tempat suci di negara ini, Zebari mengatakan, “Dalam hal ini memang ada fanatisme. Karena itu saya berpendapat bahwa perlu ada kerjasama dan pendekatan antara Iran dan Arab Saudi dalam masalah ini.” (mm)