Jakarta, LiputanIslam.com — Pemerintah menetapkan puasa Ramadhan 1435 H jatuh para hari Ahad (29/6). Hal ini setelah para saksi di 63 titik pemantauan hilal tidak satupun yang berhasil melihat hilal Jumat petang (27/6).
Dalam sidang itsbat yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifudin dan dihadiri sejumlah tokoh ormas Islam, termasuk Ketua MUI dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (27/6), diputuskan bahwa 1 Ramadhan 1435 H jatuh pada hari Ahad (29/6).
Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin yang didampingi Wakil Menteri Agama Nazarudin Umar mengatakan, Kementerian Agama telah menyebar saksi-saksi ke-63 titik pemantauan hilal di seluruh tanah air. Berdasarkan laporan dari saksi-saksi yang memantau 63 titik lokasi itu, sebut Menag, tidak ada satupun yang berhasil melihat hilal dengan dasar laporan ketinggian hilal kurang dari 1 derajat.
“Dengan dasar itu, sidang itsbat menyepakati untuk melakukan istikmal (menyempurnaan) bulan Sya’ban menjadi 30 hari. Dengan demikian, 1 Ramadhan 1435 H jatuh pada hari Ahad, 29 Juni 2014,” kata Menag dalam konperensi pers yang digelar seusai sidang Itsbat itu.
Meski telah menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1435 H, menurut Menag, pemerintah memberikan keleluasaan bagi warganya yang ingin mengawali menjalankan puasa Ramadhan tidak sama dengan ketetapan yang diambil oleh pemerintah.
“Pemerintah memberikan keleluasaan, karena ini wilayah peribadatan dan bukan wilayah pemerintah untuk memaksa warganya,” jelas Menag.
Lukman menegaskan, sidang Isbat ini memang harus dilaksanakan untuk melaksanakan perintah UU No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Di dalam UU itu pemerintah diamanatkan untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan agar umat Islam dapat memiliki kepastian hukum dan pedoman dalam melaksanakan ibadahnya.
“Pemerintah bertanggung jawab memberi pedoman dan arahan kapan puasa akan dimulai,” papar Menag.
Meski demikian, Menag menegaskan, pemerintah harus punya toleransi yang besar karena tidak semua umat muslim meyakini dengan ketetapan pemerintah.
“Jadi, pemerintah berjiwa besar untuk memberikan toleransi kepada umat muslim yang pandangannya tidak sama dengan ketetapan yang diambil pemerintah,” tegasnya.
Apresiasi Muhammadiyah
Sementara itu Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, yang hadir dalam sidang itsbat tersebut selaku Ketua MUI bersama KH. Makruf Amin menyampaikan penghargaan kepada pemerintah yang mengedepankan penegakan hukum Islam, dan menghargai kalangan umat Islam yang punya pendapat berbeda dengan ketetapan yang diambil pemerintah.
Din menyebutkan, persoalan penentuan 1 Ramadhan merupakan persoalan keyakinan. Karena itu, ia memuji keputusan pemerintah yang menghargai adanya perbedaan dalam mengawali puasa 1 Ramadhan 1435 H.
Sebagaimana diketahui, PP Muhammadiyah sudah jauh hari mengumumkan bahwa berdasarkan hasil metode hisab hakiki yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajid Muhammadiyah, 1 Ramadhan 1435 H jatuh pada hari Sabtu (28/6).(ca/ant)