Teheran, LiputanIslam.com – “Kalian telah mencetak sejarah dan menggagalkan rencana musuh,” demikian dikatakan oleh Pemimpin Besar Islam Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, Selasa (13/1) dalam sebuah pesannya kepada jutaan warga Iran yang turun ke jalan dalam sebuah aksi nasional di seluruh penjuru negara ini pada hari Senin (12/1).
Aksi nasional yang diinisiasi oleh pemerintah dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) itu mengangkat tema “Solidaritas Nasional dan Menghormati Perdamaian dan Persahabatan” dan merupakan wujud solidaritas dan kutukan terhadap kerusuhan dan campur tangan Barat dalam urusan internal Iran.
Gegap gempita unjuk rasa jutaan pendukung pemerintah itu terjadi menyusul kerusuhan dan vandalisme di berbagai provinsi Iran, yang menjatuhkan korban jiwa anggota pasukan keamanan, milisi Basij, dan warga sipil. Hal ini diperparah oleh agitasi eksternal, kampanye propaganda, dan ancaman berulang intervensi militer dari AS dan Israel.
Jelas bahwa aksi itu merupakan pesan balasan, namun apa implikasinya? Dan apakah demonstrasi tersebut mencapai efek yang diinginkan?
Dampak Internal Aksi Unjuk Rasa Pro-Pemerintah
Aksi unjuk rasa besar-besaran pro-pemerintah membuktikan bahwa mayoritas penduduk masih mendukung pemerintah dalam bentuknya saat ini. Pemerintah mendapat dukungan rakyat dalam menghadapi protes yang bertujuan menggulingkan pemerintah atau membawa perubahan radikal dalam bentuk dan struktur pemerintahan, menurut pengamat Iran Ahmad Farouk, yang kepada saluran Al-Mayadeen.
Sementara itu, pengamat politik Mohammed Shams mengatakan, “Unjuk rasa akbar itu secara signifikan meniadakan protes dan kerusuhan yang hendak digambarkan oleh para dalangnya sebagai representasi posisi rakyat Iran.” Namun, dia mendufa masih ada kemungkinan bahwa dukungan dan hasutan eksternal, seiring dengan ancaman AS terhadap Teheran, dapat mendorong para perusuh kembali ke jalanan.
Aksi nasional itu menegaskan ketahanan pemerintah Iran dan kemampuannya memobilisasi dukungan publik, terutama karena demonstrasi kemarin terjadi setelah Ayatullah Khamenei dalam sebuah pidatonya menegaskan pemilihan antara demonstran yang sah dan perusuh, menurut Shams.
Sebaliknya, Farouk percaya bahwa demonstrasi pro-pemerintah mungkin menjadi pertanda perpecahan antara dua segmen besar rakyat Iran: yang pertama terdiri dari pemilih yang memberikan suara mereka untuk Presiden Masoud Pezeshkian atau saingannya yang konservatif, Saeed Jalili, sementara yang kedua terdiri dari mereka yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu terbaru.
Dia menyimpulkan bahwa perpecahan ini adalah salah satu konsekuensi negatif dari peristiwa baru-baru ini di Iran, setelah rezim Republik Islam memperoleh dukungan luas dari berbagai segmen penduduk selama agresi Israel-AS terhadap negara itu pada Juni lalu dan aneka peristiwa yang menyusulnya.
Reaksi Barat terhadap Situasi di Iran
Dalam upaya menjawab pertanyaan tentang bagaimana Barat, yang mendukung protes, bereaksi terhadap situasi pro-pemerintah kemarin, Shams percaya bahwa dunia Barat berfokus pada upaya mengecilkan dan mengabaikan situasi ini, dan memilih untuk terus menyoroti protes dan kerusuhan yang sempat melanda negara itu selama dua minggu.
Hal ini dikonfirmasi oleh pernyataan dari kepala negara-negara Barat atau rezim sekutu mereka, terutama unggahan Presiden Prancis Emmanuel Macron di platform “X”, di mana dia mengatakan, dalam bahasa Persia, bahwa dia sangat mengutuk apa yang disebutnya “kekerasan negara yang secara membabi buta menargetkan perempuan dan laki-laki Iran yang dengan berani menuntut penghormatan terhadap hak-hak mereka.”
Kanselir Jerman Friedrich Merz bahkan berspekulasi lebih jauh dengan mengaku yakin bahwa “rezim di Iran berada di hari-hari dan minggu-minggu terakhirnya.”
Meskipun demikian, Barat mengalami kemunduran lain, karena rencana mereka, yang dipelopori oleh AS dan Israel untuk melemahkan pemerintah Iran dari dalam telah gagal, menurut Shams.
Opsi perang dan agresi pasca aksi nasional
Surat kabar AS The Wall Street Journal pada hari Senin (12/1) mengutip pernyataan pejabat AS bahwa pemerintahan Trump membahas bagaimana melakukan serangan terhadap Iran “untuk memenuhi ancaman presiden AS.” Laporan tersebut menunjukkan bahwa diskusi tersebut membahas identifikasi target potensial di Iran, dan salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap situs-situs militer Iran.
Selain itu, Channel 14 Israel pada hari Selasa (13/1) melaporkan bahwa Israel percaya Trump telah memutuskan untuk melancarkan serangan terhadap Iran dan sekarang sedang menunggu saat yang tepat, meskipun ada laporan tentang pembicaraan antara utusan presiden AS Steve Wittkopf dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.
Pengamat Ahmad Farouk menepis kemungkinan unjuk rasa akbar itu akan memengaruhi kemungkinan dan waktu terjadinya serangan potensial. Namun, dia percaya bahwa demonstrasi tersebut bertujuan mengurangi dampaknya dengan menunjukkan dukungan rakyat terhadap pemerintah, serupa dengan apa yang terjadi selama perang 12 hari.
Penilaian lain menyebutkan bahwa kegagalan Washington dan Israel menyerang pemerintah Iran melalui protes akan mendorong mereka ke arah opsi militer, terutama setelah Trump mulai menerapkan tekanan ekonomi dengan memberlakukan tarif tambahan sebesar 25% pada barang-barang dari negara mana pun yang berdagang dengan Teheran.
Sementara itu, Shamsmengatakan bahwa salah satu skenario yang sedang dipertimbangkan adalah bahwa kerusuhan di Iran dimaksudkan untuk membuka jalan bagi intervensi asing dan serangan militer terhadap Iran.
Alhasil, sebagian besar penilaian memprediksi akan adanya serangan, terlepas dari skala atau waktunya. Karena itu, kesiapan Iran menangkis potensi agresi terlihat jelas dalam pernyataan para petinggi militer dan pejabat negara, bahkan dalam Rencana Keamanan Nasional yang dirilis belakangan ini, yang menganggap indikasi ancaman potensial sebagai tindakan agresi yang memerlukan tanggapan. (mm/almayadeen)