Teheran, LiputanIslam.com – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan tindakan provokatif Amerika Serikat (AS) dan Troika Eropa (Inggris, Prancis, dan Jerman) telah “membunuh” Perjanjian Kairo, yaitu kesepakatan yang dicapai di Kairo, Mesir, antara Iran dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada September 2025, di mana kedua pihak menyetujui kerangka teknis untuk melanjutkan kerja sama dan inspeksi.
Dalam sebuah unggahan di akun X miliknya pada hari Jumat (21/11), Araghchi menyebut AS dan E3 telah menyerang diplomasi di setiap langkah dan menyebabkan runtuhnya Perjanjian Kairo.
“Mengingat E3 dan AS menginginkan eskalasi, mereka tahu betul bahwa pengakhiran resmi Perjanjian Kairo merupakan akibat langsung dari provokasi mereka,” tambahnya.
Araghchi mengacu pada serangkaian peristiwa yang dia nilai “membawa kita ke sini”. Menurutnya, Israel dan kemudian AS tiba-tiba menyerang Iran pada pertengahan Juni ketika Teheran dan Washington berada di ambang putaran keenam perundingan nuklir tidak langsung.
Dia mengingatkan bahwa Iran telah menandatangani kesepakatan dengan IAEA di Kairo untuk melanjutkan inspeksi, dengan mediasi Mesir, setelah peristiwa pengeboman fasilitas nuklir Iran, namun E3 tetap menuntut sanksi PBB terhadap Teheran di bawah tekanan AS.
Dia menyebutkan bahwa ketika Iran mulai memberikan akses kepada inspektur IAEA ke fasilitas nuklirnya yang tidak rusak, AS dan E3 “bersatu untuk mengecam Teheran” di Dewan Gubernur IAEA.
“Jelas bagi semua orang untuk melihat: Iran bukanlah pihak yang ingin menciptakan krisis lain. Niat baik kami juga tidak dihargai,” tegas Araghchi.
Postingannya muncul setelah Dewan Gubernur pengawas nuklir PBB yang beranggotakan 35 negara pada hari Kamis dengan selisih suara tipis menyetujui resolusi anti-Iran, mendesak Teheran untuk “tanpa penundaan” melaporkan stok uranium yang diperkaya dan fasilitas yang rusak akibat agresi Israel dan AS pada Juni lalu, sementara dewan itu juga sama sekali tidak menyebutkan perihal kerja sama jangka panjang Iran dengannya.
Resolusi yang dirancang oleh E3 dan AS tersebut disahkan dengan 19 suara mendukung, tiga suara menentang, dan 12 abstain. Rusia, Tiongkok, dan Niger adalah negara-negara yang menentangnya.
Pada 13 Juni, Israel menyerang Iran, sehari setelah IAEA mengklaim bahwa Teheran telah gagal memenuhi komitmennya terhadap perlindungan nuklir internasional, sehingga membuka jalan bagi perang 12 hari, yang menewaskan sejumlah komandan militer berpangkat tinggi, ilmuwan nuklir, dan banyak warga sipil.
Lebih dari seminggu kemudian, AS melibatkan diri dalam perang dengan mengebom tiga lokasi nuklir Iran, sebuah pelanggaran berat terhadap Piagam PBB, hukum internasional, dan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Pada 9 September, Menteri Luar Negeri Iran dan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mencapai kesepakatan mengenai modalitas praktis untuk melanjutkan kerja sama setelah pertemuan di ibu kota Mesir, Kairo.
Kesepakatan ini dicapai setelah Parlemen Iran dengan suara bulat mengesahkan undang-undang yang mewajibkan pemerintah u menangguhkan semua kerja sama dengan IAEA menyusul agresi Israel-AS terhadap tiga lokasi nuklir.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, pada hari Kamis mengecam resolusi IAEA sebagai “penyalahgunaan terang-terangan badan internasional” untuk melicinkan tujuan AS dan E3. Dia mengatakan Iran sedang mempertimbangkan lebih banyak tindakan balasan terhadap resolusi ilegal tersebut.(mm/presstv)