Teheran, LiputanIslam.com – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa negaranya tidak akan kembali ke meja perundingan selagi Amerika Serikat (AS) enggan meninggalkan keserakahan dan pendekatan ekspansionistiknya serta terus menuntut Iran secara tidak logis.
Menteri Luar Negeri Iran menyampaikan pernyataan tersebut kepada para wartawan setibanya di Bandara Internasional Shahid Hashemi Nejad di kota suci Masyhad (Iran timur) pada hari Rabu (22/10), di mana dia akan menjadi tuan rumah Forum Diplomasi Regional.
“Negosiasi yang telah berlangsung sebelumnya dengan AS, serta diskusi di New York, telah terhenti tanpa mencapai kemajuan akibat keserakahan pihak AS,” ujarnya.
Dia menjelaskan, “Kami memiliki kontak tidak langsung dengan pihak AS melalui perantara. Kami menerima berbagai pesan, tapi posisi kami sangat jelas. Republik Islam Iran pada dasarnya adalah negara yang cinta damai dan percaya pada solusi diplomatik. Kami selalu menunjukkan komitmen kami pada dialog dan cara damai untuk solusi sengketa.”
Araghchi menambahkan: “Namun, kepatuhan kami pada diplomasi tidak berarti mengorbankan hak-hak rakyat Iran. Di mana pun kepentingan nasional tertinggi kami dapat dilindungi melalui diplomasi, kami tidak akan ragu untuk mengupayakannya. Hanya saja, kami menghadapi pihak yang sama sekali tidak berkomitmen pada diplomasi.”
Dia juga mengatakan, “Kami memiliki pengalaman yang cukup untuk mengonfirmasi hal ini. Bahkan tahun ini, kami telah mengalami dua contoh nyata. Salah satunya adalah selama lima putaran negosiasi yang berlangsung, di mana serangan militer dilancarkan dengan dukungan AS dan partisipasi langsung dari Washington. Di New York juga terdapat tanda-tanda akan ditemukannya solusi logis berdasarkan kepentingan bersama, tetapi tuntutan pihak AS yang berlebihan dan tidak masuk akal menyebabkan negosiasi tersendat dan gagal mencapai hasil.”
Forum Diplomasi Regional kedua dimulai pada hari Rabu (2/10), di kota Masyhad, dengan partisipasi 12 duta besar Iran untuk negara-negara tetangga, pejabat kamar dagang nasional dan regional, pejabat dari provinsi Razavi, Khorasan Utara, dan Khorasan Selatan, serta sejumlah wakil menteri luar negeri.
Forum dua hari ini mencakup dua seminar khusus bertajuk “Kerja Sama Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Kawasan Bebas” dan “Menghubungkan Perekonomian Nasional dan Regional Melalui Teknologi Modern dan Ekonomi Berbasis Pengetahuan”.
Forum ini bertujuan untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi provinsi-provinsi di wilayah timur laut Indonesia, menjajaki mekanisme pengamanan pasokan barang penting dan memenuhi kebutuhan provinsi-provinsi tersebut dari negara-negara tetangga, membahas mekanisme pengembangan perdagangan regional dan kerja sama ekonomi, serta menjajaki peluang perluasan hubungan dengan negara-negara tetangga. (mm/alalam)