Teheran, LiputanIslam.com – Menteri Luar Negeri Iran melayangkan surat kepada rekan-rekannya di seluruh dunia berisikan penolakan terhadap klaim Amerika Serikat (AS) dan Troika Eropa (E3/Inggris, Prancis dan Jerman) bahwa sanksi Dewan Keamanan PBB – yang sebelumnya telah dicabut terhadap Iran- telah dipulihkan melalui apa yang disebut “snapback mechanism” (mekanisme pemulihan).
Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menekan bahwa klaim terbaru AS dan E3 tersebut “sama sekali tidak berdasar, melanggar hukum, dan tidak sah.”
Dalam suratnya, Araghchi menegaskan, “Tidak ada tindakan hukum sah yang telah dilakukan dapat memulihkan resolusi yang telah dicabut. Mengklaim sebaliknya merupakan upaya untuk menyesatkan masyarakat internasional dan memaksakan agenda politik sepihak dengan kedok wewenang PBB.”
Araghchi memperingatkan bahwa pernyataan demikian merusak integritas Dewan Keamanan PBB dan menimbulkan ancaman serius bagi diplomasi multilateral. Menurutnya, Resolusi 2231, yang mendukung kesepakatan nuklir 2015, mengakhiri sanksi sebelumnya dan menetapkan jadwal yang jelas untuk berakhirnya sanksi secara permanen pada 18 Oktober 2025.
Dia berargumen bahwa tidak ada negara yang memiliki wewenang sepihak untuk menafsirkan ulang atau memperluas ketentuan-ketentuannya.
Menurut surat tersebut, AS, setelah menarik diri dari JCPOA pada tahun 2018, dan E3, yang “secara substansial tidak memenuhi” komitmen mereka, “sama sekali tidak memenuhi syarat” untuk menggunakan resolusi tersebut.
Araghchi lebih lanjut menekankan bahwa upaya Washington dan E3 tersebut merupakan “penulisan ulang hukum internasional secara sepihak,” melanggar Resolusi 2231 dan mengikis kepercayaan terhadap sifat mengikat keputusan Dewan Keamanan.
Dia juga menegaskan kembali bahwa Iran menolak mentah-mentah anggapan adanya penerapan kembali sanks, dan bahwa baik Iran maupun negara anggota PBB lainnya tidak diwajibkan secara hukum untuk mematuhinya.
Dia mengimbau berbagai negara dunia untuk menolak klaim tersebut, tidak menerapkannya, dan membela multilateralisme dari tekanan apa yang ia sebut sebagai manipulasi politik yang sempit.
Surat itu diakhiri dengan peringatan bahwa jika “klaim-klaim yang melanggar hukum” ini dibiarkan berlaku maka kewenangan Dewan Keamanan dan prinsip-prinsip perjanjian internasional akan sangat terancam.
Araghchi menegaskan kembali kesiapan Iran untuk diplomasi, namun memastikan bahwa Teheran mempertahankan hak-hak kedaulatan dan kepentingan-kepentingan sahnya. (mm/presstv)