Beirut, LiputanIslam.com – Media Perang Perlawanan Islam pada hari Rabu (27/8) merilis video berjudul “Dunia Akan Melihat Keperkasaan Kami,” di mana Sekretaris Jenderal Hizbullah Syeikh Naim Qassem terlihat mengenakan seragam militer.
Video tersebut memuat kutipan suara pidato terbaru Syeikh Naim Qassem yang menegaskan Hizbullah pantang meletakkan senjatanya.
Dalam pidatonya dua hari yang sebelumnya, Syeikh Naim Qassem menegaskan, “Kami tidak akan meninggalkan senjata yang melindungi kami dari musuh, dan kami tidak akan membiarkan Israel berkeliaran bebas di negara kami.”
Dia juga menandaskan, “Senjata adalah jiwa kami, kehormatan kami, tanah kami, dan martabat kami.”
Dia menambahkan bahwa Lebanon sangat membutuhkan pemulihan kedaulatannya, dan bahwa semua masalah negara itu bersumber dari musuh Israel dan pendukungnya, Amerika Serikat (AS).
الاعلام الحربي في المقاومة ينشر فيديو بعنوان سَيَرى العَالمُ بَأسَنا والشيخ نعيم قاسم بالزي العسكري pic.twitter.com/cFQc4FXVkb
— ابو صالح (@abosalehmohsen) August 26, 2025
Video ini menampilkan berbagai adegan, termasuk peluncuran rudal, pelatihan dan pergerakan unit infanteri, penggunaan sistem pertahanan udara, dan perencanaan operasi lapangan, yang menegaskan kesiapan, tekad dan kekuatan Hizbullah melawan invasi militer Israel.
Video ini dirilis lebih dari dua minggu setelah pemerintah Lebanon memutuskan untuk membatasi senjata hanya pada tentara.
Syeikh Qassem menegaskan bahwa pemerintah Lebanon telah melakukan kesalahan dengan mencoba melucuti senjata perlawanan dan rakyatnya manakala agresi Israel masih membayangi Lebanon. Dia menyebut keputusan itu inkonstitusional dan diambil karena tekanan dan perintah AS dan Israel.
Dia memperingatkan bahwa penerapan pola demikian oleh pemerintah mencerminkan kurangnya komitmennya terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan pembatalan keputusan ini.
Senada dengan ini, ajudan politik Sekretaris Jenderal Hizbullah, Hussein Khalil, pada hari Rabu memperingatkan perihal apa yang disebutnya “jebakan mematikan” yang dipasang oleh AS untuk mengadu domba tentara Lebanon dan kubu perlawanan.
Khalil menuduh Washington “ingin menghilangkan semua elemen keteguhan dan pertahanan yang dimiliki Lebanon dan mengubahnya menjadi koloni Amerika-Israel.”
“Pemerintah AS telah berhasil menyeret pemerintah Lebanon ke dalam keputusan yang salah sebagai langkah pertama menuju jalan yang komprehensif, yaitu penyerahan diri sepenuhnya,” ujar Khalil.
Juni lalu, utusan AS Thomas Barak mengajukan usulan kepada pemerintah Lebanon, yang mencakup pelucutan senjata Hizbullah dan pembatasan kendalinya hanya kepada negara, sebagai imbalan atas penarikan Israel dari lima titik perbatasan yang didudukinya di selatan, selain pencairan dana yang dialokasikan untuk rekonstruksi wilayah yang rusak akibat perang yang terjadi belakangan.
Pada 7 Agustus, Dewan Menteri Lebanon menyetujui “tujuan proposal” itu, termasuk pembatasan senjata hanya untuk negara. Hal ini memicu perselisihan dengan Hizbullah, yang menolak menyerahkan senjatanya.
Khalil mengatakan, “Dorongan Amerika untuk melibatkan Tentara Nasional Lebanon dalam menghadapi rakyatnya dan untuk menciptakan perpecahan antara mereka dan kubu perlawanan (Hizbullah) tidak lain adalah upaya tercela untuk menghancurkan dua pilar fundamental struktur negara ini: tentara dan perlawanan.”
Dia menambahkan, “Gerakan tercela ini, dan kami tegaskan kembali kepada para pejabat resmi Lebanon tentang perlunya berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam perangkap mematikan seperti itu.”
Pada Senin malam, Barak tiba di Beirut sebagai bagian dari delegasi yang meliputi Ortagus, wakil utusan khusus presiden untuk Timur Tengah, dan Senator Republik Lindsey Graham, untuk mengadakan diskusi mengenai keputusan pemerintah Lebanon untuk membatasi kepemilikan senjata dan masalah penarikan pasukan Israel dari lima posisi yang didudukinya selama perang baru-baru ini.
Konfrontasi lintas batas antara Israel dan Hizbullah meletus pada Oktober 2023 dan meningkat menjadi perang skala penuh pada September 2024, yang mengakibatkan kematian sekitar 4.000 orang di Lebanon, termasuk Sekjen Hizbullah saat itu, Sayyid Hassan Nasrallah, dan terlukanya sekitar 17.000 orang lainnya.
Pada 27 November 2024, gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel mulai berlaku. Namun, Tel Aviv melanggarnya lebih dari 3.000 kali, yang mengakibatkan setidaknya 282 kematian dan 604 luka-luka, menurut data resmi.
Melanggar perjanjian gencatan senjata, tentara Israel melakukan penarikan sebagian dari Lebanon selatan, sambil terus menduduki lima bukit yang telah direbutnya selama perang terakhir. (mm/alalam/raialyoum)