Kairo, LiputanIslam.com – Univeristas Al-Azhar di Kairo, ibu kota Mesir, mengecam keras keputusan rezim Zionis Israel yang menyetujui rencana bertahap untuk mencaplok Jalur Gaza.
Al-Azhar dalam postingannya di Facebook, Sabtu (9/8), menyebut rencana itu “brutal dan tidak adil,” dan menekankan bahwa Israel berambisi membasmi identitas Palestina dan menghapus karakteristiknya dari peta.
Al-Azhar menyatakan bahwa keputusan ini mencerminkan “desakan rezim pendudukan untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran lebih lanjut terhadap rakyat Palestina, yang merupakan pemilik tanah, dengan mengabaikan hukum dan konvensi internasional.”
Al-Azhar mengecam “kebungkaman internasional” dalam menghadapi kebijakan itu, menyebutnya sebagai “noda yang memalukan” di dahi lembaga-lembaga internasional yang telah gagal menghentikan “kriminalitas Israel.”
Al-Azhar menyerukan “upaya terpadu Arab, Islam, dan internasional untuk memberikan tekanan politik, diplomatik, dan hukum guna menghentikan tragedi bersejarah ini,” sekaligus memperingatkan bahwa rezim pendudukan berusaha menyeret kawasan Timur Tengah ke arah “kekacauan dan kehancuran.”
Al-Azhar menutup pernyataannya dengan menekankan perlunya sikap tegas terhadap upaya rezim pendudukan untuk mengubah realitas di lapangan, dan menyerukan perlawanan terhadap “absurditas” yang mengancam stabilitas seluruh kawasan ini.
Kabinet keamanan Israel menyetujui rencana yang diusulkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Jumat untuk “mengambil alih kendali” Kota Gaza.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Netanyahu menjelaskan bahwa tentara Israel “sedang mempersiapkan, berdasarkan rencana ini, untuk menguasai Kota Gaza, sekaligus memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di wilayah di luar zona pertempuran.”
Pernyataan tersebut menambahkan bahwa “kabinet keamanan menyetujui, dengan suara mayoritas, lima prinsip untuk mengakhiri perang: pelucutan senjata Hamas; pengembalian semua tahanan—baik yang hidup maupun yang mati; demiliterisasi Jalur Gaza; kendali keamanan Israel atas Jalur Gaza; dan pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang tidak berada di bawah Hamas maupun Otoritas Palestina.”
Pernyataan tersebut menekankan bahwa “mayoritas menteri pemerintah meyakini bahwa rencana alternatif” yang diajukan kepada kabinet untuk dipertimbangkan “tidak akan mengalahkan Hamas atau memulangkan para tahanan,” tanpa memberikan rincian lebih lanjut. (mm/raialyoum)