Washington, LiputanIslam.com – Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengakhiri sanksi AS terhadap Suriah.
Sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situs web Gedung Putih menyatakan bahwa AS mencabut sanksi terhadap Suriah.
Pernyataan tersebut berbunyi: “Presiden Donald Trump hari ini (Senin 31/6) menandatangani perintah eksekutif bersejarah yang mengakhiri program sanksi yang dijatuhkan terhadap Suriah, demi menunjang proses negara ini menuju stabilitas dan perdamaian.”
Pernyataan itu menyebutkan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada rezim terguling Presiden Bashar al-Assad dan para pendukungnya, dan apa yang disebut AS sebagai pelanggar hak asasi manusia, penyelundup narkoba, individu yang terkait dengan aktivitas senjata kimia, ISIS dan afiliasinya, serta proksi Iran tetap berlaku.
“Presiden Trump ingin Suriah sukses, tetapi tidak dengan mengorbankan kepentingan Amerika,” ungkap pernyataan itu.
Gedung Putih mendesak penguasa Suriah untuk mengambil langkah konkret guna menormalisasi hubungan dengan Israel, dan meminta Israel menangani “teroris asing” secara efektif.
Menteri Luar Negeri penguasa Suriah Asaad al-Sheibani menyambut baik penandatanganan perintah eksekutif oleh Trump untuk mengakhiri program sanksi AS terhadap Damaskus pada hari Senin.
Hal ini disampaikan dalam dua unggahan oleh al-Sheibani di akun X miliknya.
Al-Shaibani mengatakan, “Kami menyambut baik pembatalan sebagian besar program sanksi yang dijatuhkan kepada Republik Arab Suriah, sesuai dengan perintah eksekutif bersejarah yang dikeluarkan oleh Presiden Trump.”
Menteri Luar Negeri Suriah menganggap keputusan tersebut sebagai “titik balik penting yang akan berkontribusi untuk memajukan Suriah menuju fase baru kemakmuran, stabilitas, dan keterbukaan terhadap komunitas internasional.”
Sejak penggulingan rezim Assad, penguasa baru Suriah yang dipimpin oleh gembong teroris Jabhat al-Nusra Ahmed al-Sharaa alias Abu Muhammad al-Julani menuntut pencabutan sanksi AS.
Pada tanggal 8 Desember 2024, faksi-faksi Suriah menguasai ibu kota, Damaskus, dan kota-kota lainnya, mengakhiri 61 tahun kekuasaan Partai Baath dan 53 tahun kekuasaan keluarga Assad. (mm/raialyoum)