Teheran, LiputanIslam.com – Iran mengecam resolusi “bermotif politik” yang diadopsi oleh Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dan menegaskan akan membangun fasilitas baru pengayaan uranium di lokasi yang aman.
Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) dan Kementerian Luar Negeri pada hari Kamis (12/6) merilis pernyataan bersama setelah Dewan Gubernur IAEA yang beranggotakan 35 negara mengeluarkan resolusi yang menuduh Iran “tidak mematuhi” kewajibannya di bidang nuklir.
Resolusi yang dirancang oleh AS, Inggris, Prancis, dan Jerman tersebut disahkan dengan 19 suara mendukung, tiga suara menentang, dan 11 suara abstain. Rusia, Tiongkok, dan Burkina Faso memberikan suara menentang, sementara negara-negara yang abstain antara lain ialah Indonesia, Afrika Selatan, India, Pakistan, Mesir, dan Brasil.
“Seperti yang telah kami umumkan sebelumnya, Republik Islam Iran tidak punya pilihan selain menanggapi resolusi politis ini,” bunyi pernyataan bersama itu sebagai reaksi terhadap resolusi tersebut.
Pernyataan itu menyebutkan bahwa Kepala AEOI Mohammad Eslami telah mengeluarkan instruksi yang diperlukan untuk “membangun pusat pengayaan baru di lokasi yang aman”, dan situs baru itu akan menggantikan mesin pengayaan generasi pertama di fasilitas nuklir Fordow dengan mesin canggih generasi keenam.
Kementerian Luar Negeri Iran dan AEOI mengatakan resolusi tersebut merupakan penggunaan instrumen lain dari dewan pengurus yang didasarkan pada motif politik dan tidak memiliki dasar teknis dan hukum.
Mereka juga menegaskan kembali kepatuhan penuh Iran kepada komitmennya, dan menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada laporan IAEA yang menunjukkan ketidakpatuhan Teheran terhadap komitmennya atau adanya penyimpangan apa pun dari kegiatan nuklirnya.
Pernyataan bersama itu menyebut laporan IAEA bersifat “politis dan bias”, dan menilai AS dan Troika Eropa (Inggris, Prancis dan Jerman) telah melangkah lebih jauh dengan menyusun resolusi yang konten utamanya juga bertentangan dengan laporan dirjen IAEA.
Pernyataan itu juga mengecam keempat negara tersebut karena tetap bungkam terhadap keengganan Israel bergabung dengan Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) dan program terselubunganya untuk mengembangkan senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir. (mm/presstv)