London, LiputanIslam.com – Tekanan internasional terhadap Israel meningkat di tengah operasi militer baru rezim Zionis ini di Jalur Gaza, karena Inggris dan Uni Eropa (UE) pada hari Selasa (20/3) mengumumkan langkah-langkah untuk menjauhkan diri dari Israel.
Inggris menghentikan perundingan dagang dengan Israel dan memberikan sanksi kepada pemukim Zionis Tepi Barat, karena diplomat tertinggi Inggris mengecam operasi Israel di Gaza sebagai “tidak dapat dibenarkan secara moral” dan “sangat tidak proporsional.”
UE mengumumkan akan meninjau hubungannya dengan Israel, dengan kepala kebijakan luar negeri UE menyebut situasi di Gaza sebagai “bencana.”
Pernyataan itu mengemuka sehari setelah Inggris, Prancis, dan Kanada mengancam akan mengambil “tindakan konkret,” termasuk sanksi, jika Israel tidak menghentikan serangan barunya dan terus memblokir bantuan untuk memasuki Gaza. Namun, pada hari Selasa, militer Israel malah berjanji untuk “memperluas” operasinya di Gaza.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada hari Selasa menyebut situasi kemanusiaan di Gaza “tidak dapat ditoleransi”, dan menekankan bahwa bantuan perlu masuk ke Gaza “dengan cepat.”
“Situasi saat ini di mana kita melihat pemboman, termasuk terhadap anak-anak, dan prospek kelaparan, benar-benar tidak dapat ditoleransi,” kata Starmer, sembari mengatakan, “Kami berkoordinasi dengan sekutu kami mengenai hal ini.”
Di hari yang sama, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy kepada parlemen menekankan bahwa Inggris mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, namun juga menyebut konflik tersebut “memasuki fase baru yang gelap.”
Dia menjelaskan, “Selama 11 minggu pasukan Israel memblokade Gaza, membuat Program Pangan Dunia tidak memiliki persediaan apa pun. Kita sekarang memasuki fase baru yang gelap dalam konflik ini. Pemerintah Netanyahu berencana untuk mengusir warga Gaza dari rumah mereka ke sudut selatan jalur tersebut dan mengizinkan mereka mendapatkan sebagian kecil bantuan yang mereka butuhkan.”
Tak lama setelah Inggris menyatakan demikian, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), Kaja Kallas, mengumumkan bahwa UE akan meninjau kembali perjanjian asosiasinya dengan Israel akibat blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel mencakup berbagai bentuk kerja sama antara kedua belah pihak, termasuk dialog politik, pergerakan barang bebas, dan kolaborasi ilmiah.
Pasal dua dokumen tersebut menguraikan bahwa “hubungan antara para pihak … harus didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.”
Menurut Kallas, “mayoritas besar” anggota UE memberikan suara mendukung peninjauan ulang pasal dua dalam perjanjian dengan Israel.
“Jadi, kami akan meluncurkan latihan ini. Sementara itu, terserah Israel untuk membuka blokir bantuan kemanusiaan,” katanya.
Israel mengecam pernyataan Kallas, dengan mengatakan hal itu menunjukkan “kesalahpahaman tentang realitas rumit yang dihadapi Israel.”
Kementerian luar negeri menuduh UE “mengabaikan” inisiatif yang didukung AS untuk mengirim bantuan ke Gaza tanpa sampai ke Hamas. “Kami menyerukan UE untuk memberikan tekanan di tempat yang seharusnya pada Hamas,” tulis kementerian luar negeri Israel di X.
Selain serangan militer yang sedang berlangsung di Gaza, blokade bantuan Israel selama berbulan-bulan telah menyebabkan satu dari lima orang di daerah itu menghadapi kelaparan karena seluruh wilayah itu semakin mendekati kelaparan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Israel mengatakan bahwa blokade tersebut, bersama dengan kampanye militer barunya, dimaksudkan untuk menekan Hamas agar membebaskan sandera yang ditawan di jalur itu. Namun, banyak organisasi internasional menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang.
Juru bicara kantor kemanusiaan PBB, Jens Laerke, pada hari Selasa mengatakan, “Sangat penting untuk mengirimkan pasokan ke Gaza guna menyelamatkan sekitar 14.000 bayi yang kemungkinan menderita kekurangan gizi akut yang parah.”
Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth (YA) melaporkan bahwa Israel telah mencapai titik terendah sepanjang masa dalam reputasinya di mata internasional.
YA mengutip pernyataan seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Israel bahwa rezim Zionis ini tengah menghadapi “tsunami sesungguhnya yang hanya akan bertambah buruk, dan kita berada dalam situasi terburuk yang pernah kita alami.” (mm/cnn/railyoum)