Damaskus, LiputanIslam.com – Juru bicara Departemen Operasi Militer di Suriah, Kol. Hassan Abdul Ghani, mengumumkan bahwa kepala Departemen Operasi, Ahmed al-Sharaa (al-Julani), mengambil alih jabatan presiden negara tersebut dalam fase transisi, dan melaksanakan tugas kepresidenan Republik Arab Suriah.
Abdul Ghani mengucapkan selamat kepada “rakyat besar Suriah” atas “kemenangan revolusi,” seraya menambahkan, “Kami mendeklarasikan kemenangan revolusi besar Suriah, dan menganggap tanggal 8 Desember setiap tahun sebagai hari nasional.”
Abdul Ghani mengatakan bahwa presiden diberi wewenang untuk membentuk dewan legislatif sementara untuk masa transisi, yang akan menjalankan tugasnya sampai konstitusi permanen untuk Suriah disetujui.
Dalam konteks ini, dia mengumumkan pembatalan Konstitusi 2012, dan penangguhan semua undang-undang luar biasa. Dia juga menyinggung “pembubaran Majelis Rakyat” yang dibentuk pada masa pemerintahan sebelumnya, dan pembubaran komite-komite yang berasal darinya.
Abdul Ghani mengumumkan pembubaran tentara dan rekonstruksinya “berdasarkan fondasi nasional”, dan pembentukan “lembaga keamanan baru untuk menjaga keamanan warga negara”, selain pembubaran semua faksi militer dan badan politik dan sipil revolusioner, dan menyerukan integrasi mereka ke dalam lembaga-lembaga negara.
Lebih jauh, dia menegaskan bahwa Partai Baath Sosialis Arab dan Front Progresif Nasional, beserta organisasi, lembaga, dan komite yang berafiliasi dengannya, telah dibubarkan dan dilarang mendirikan kembali dengan nama apa pun, dengan syarat semua asetnya kembali ke negara Suriah.
Sebelumnya di hari yang sama, Al-Sharaa memimpin pertemuan lanjutan dengan faksi-faksi Administrasi Operasi Militer di Istana Rakyat di ibu kota, Damaskus, guna menetapkan prioritas Damaskus untuk fase saat ini. (mm/almayadeen)