Golan, LiputanIslam.com – Rezim Zionis Israel menyetujui rencana penambahan jumlah pemukim Zionis di wilayah pendudukan di Dataran Tinggi Golan, beberapa hari setelah merebut lebih banyak wilayah Suriah menyusul penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pemerintah Israel “dengan suara bulat telah menyetujui pengembangan demografis” wilayah pendudukan, dan akan berupaya menggandakan populasi Israel di sana.
Rencana baru tersebut hanya berlaku untuk sebagian Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel sejak 1967. Pada 1981, Knesset Israel bergerak untuk memberlakukan hukum Israel atas wilayah tersebut, dalam aneksasi yang efektif.
Rencana tersebut tidak terkait dengan sebagian tanah Suriah yang direbut Israel setelah al-Assad digulingkan seminggu yang lalu. Daerah yang direbut, yang telah didemiliterisasi sebagai bagian dari kesepakatan yang dicapai setelah perang 1973, juga mencakup Gunung Hermon yang menghadap ke ibu kota Suriah, Damaskus.
Dalam sebuah pernyataan, Netanyahu memuji rencana tersebut, yang menyediakan lebih dari 40 juta shekel ($11 juta) untuk meningkatkan populasi pemukim Zionis.
Sudah ada sekitar 31.000 pemukim Israel yang tersebar di puluhan pemukiman ilegal di Dataran Tinggi Golan. Mereka tinggal bersama kelompok minoritas, termasuk Druze, yang sebagian besar mengidentifikasi diri sebagai warga Suriah.
“Memperkuat Golan berarti memperkuat Negara Israel, dan itu sangat penting saat ini. Kami akan terus mempertahankannya, membuatnya berkembang, dan menetap di sana,” kata Netanyahu.
Pendudukan Israel atas Dataran Tinggi Golan merupakan tindakan ilegal di mata hukum internasional. Meski demikian, Presiden terpilih AS Donald Trump selama masa jabatan pertamanya, dari tahun 2017 hingga 2021, telah menjadikan AS sebagai negara pertama di dunia yang secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas wilayah pendudukan tersebut.
Trump akan kembali menjabat pada tanggal 20 Januari setelah memenangkan pemilihan presiden AS pada bulan November.
Netanyahu tampak menggunakan momen ini untuk mengumumkan lebih banyak aktivitas permukiman demi memperkuat pendudukan dan menjadikannya permanen. Hal yang sama juga dia dilakukan di wilayah pendudukan Tepi Barat di mana Israel melakukan perampasan tanah, memperbanyak permukiman, dan melakukan pendudukan permanen.
Di tengah kondisi ini, penguasa baru Suriah secara de facto telah memecah kebungkamannya terkait dengan serangan berkelanjutan Israel terhadap Suriah, dengan mengatakan bahwa Damaskus enggan berkonflik dengan Tel Aviv.
“Kami tidak akan terlibat dalam konflik dengan Israel,” kata pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Ahmed al-Sharaa di TV Suriah pada hari Sabtu (14/12), dengan dalih bahwa negara Suriah sedang lemah.
Pendiri cabang Al-Qaeda di Suriah dan mantan wakil komandan ISIS itu juga mengatakan bahwa Israel tidak lagi memiliki alasan untuk menyerang Suriah karena “Hizbullah dan Iran sudah tidak ada lagi.”
Namun,al-Sharaa, yang dikenal dengan nama samaran Abu Mohammad al-Julani, terlihat enggan menyinggung sejumlah serangan Israel terhadap industri militer Suriah, yang menghancurkan angkatan laut Suriah, menduduki wilayah yang sangat luas di Dataran Tinggi Golan, dan rencananya untuk tetap berada di sana “hingga musim dingin.”
Dia mengatakan bahwa HTS dan sekutunya “tidak bermusuhan dengan masyarakat Iran,” namun juga menyatakan bahwa serangan yang didukung AS dan Turki dan menggulingkan pemerintahan Assad di Suriah merupakan “kemenangan atas proyek politik Iran yang berbahaya di kawasan.” (mm/aljazeera)