Gaza, LiputanIslam.com – Kelompok Pejuang Palestina Hamas menyalahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas kegagalan mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza, setelah perundingan dua hari di Doha yang berakhir pada hari Jumat, di mana Hamas tidak berpartisipasi.
Hamas memberikan tanggapan resminya dalam sebuah pernyataan pada hari Ahad (18/8) setelah meninjau hasil perundingan, yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir serta Amerika Serikat (AS).
Hamas meminta para mediator menyajikan rencana konkret untuk melaksanakan proposal yang disepakati pada 2 Juli, menekankan perlunya menghindari siklus perundingan yang terhenti karena taktik penundaan Netanyahu dan kondisi baru.
Hamas menuduh Netanyahu menggunakan strategi untuk mengulur waktu dan memperpanjang agresi di Gaza.
“Kami yakin Netanyahu masih menghambat upaya mencapai kesepakatan,” kata Hamas.
Hamas menekankan bahwa prakarsa terbaru yang diajukan selama perundingan sejalan dengan persyaratan Netanyahu, termasuk penolakannya terhadap gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan dari Gaza.
Hamas menilai prakarsa itu juga mencerminkan desakan Netanyahu untuk mempertahankan kendali atas wilayah strategis Gaza, termasuk Persimpangan Netzarim, Penyeberangan Rafah, dan Koridor Philadelphi.
Lebih lanjut, Hamas mengkritik persyaratan baru yang diberlakukan Netanyahu pada negosiasi pertukaran tahanan.
“Kami menganggap Netanyahu bertanggung jawab penuh karena menggagalkan upaya mediator dan menghalangi jalan menuju kesepakatan,” tegasnya.
Hamas menegaskan pihaknya telah melakukan pendekatan terhadap upaya mediasi di Qatar dan Mesir secara bertanggung jawab, dan telah mempertimbangkan semua usulan yang dimaksudkan untuk menghentikan agresi terhadap Palestina dan mencapai kesepakatan pertukaran tahanan.
Pendekatan ini, ungkap Hamas, didorong oleh keinginan untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya dan mengakhiri kekerasan dan genosida yang sedang berlangsung terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza.
Gerakan ini juga menegaskan kembali komitmennya terhadap apa yang disepakati pada 2 Juli, yang dibuat oleh Presiden AS Joe Biden pada akhir Mei dan disetujui oleh Dewan Keamanan PBB.
“Kami menyerukan para mediator untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan mewajibkan pendudukan untuk melaksanakan apa yang telah disepakati,” tambahnya.
Putaran terakhir perundingan gencatan senjata mengenai Gaza berakhir di Doha tanpa terobosan pada hari Jumat, namun tanggal baru telah ditetapkan untuk pembicaraan lebih lanjut pada minggu depan.
Dalam pernyataan pada Jumat malam, Presiden Biden mengatakan bahwa “proposal penghubung” tersebut memberikan landasan bagi kesepakatan akhir mengenai gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tawanan.
Upaya mediasi ini mengalami beberapa kemunduran, antara lain akibat pembunuhan kepala biro politik dan kepala perunding Hamas, Ismail Haniyeh, dalam serangan Israel di Teheran pada akhir Juli. (mm/alalam/presstv)