Riyadh, LiputanIslam.com – Pada sidang luar biasa para menteri luar negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang mencakup 57 negara, di kota pesisir Jeddah, Arab Saudi, Teheran, Rabu (7/8), Iran kembali menegaskan haknya membela diri dan menanggapi pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di wilayah Iran.
Kuasa Usaha Kementerian Luar Negeri Iran Ali Bagheri mengatakan, “Saat ini, dan dengan tidak adanya tindakan yang tepat oleh Dewan Keamanan terhadap serangan dan pelanggaran rezim Israel, Republik Islam Iran tidak punya pilihan selain menggunakan hak yang melekat padanya untuk pertahanan yang sah terhadap serangan rezim ini.”
Dia menambahkan, “Langkah demikian diperlukan untuk mencegah serangan lebih lanjut oleh rezim ini terhadap kedaulatan, warga negara, dan wilayah Republik Islam Iran, dan akan dilaksanakan secara tepat waktu dan proporsional.”
Bagheri mendesak Dewan Keamanan PBB untuk “meminta pertanggungjawaban rezim Israel atas kejahatan dan pelanggaran ini, dan para pelakunya harus diadili dan dihukum.”
Gambia, yang sedang memimpin OKI, memperingatkan bahwa pembunuhan kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyeh, membuat Timur Tengah terancam terseret ke dalam “konflik yang lebih luas.”
Di awal pertemuan OKI yang diadakan atas seruan Iran dan Palestina tersebut, Menteri Luar Negeri Gambia Mamadou Tangara mengatakan “Tindakan keji ini hanya akan meningkatkan ketegangan yang bisa jadi mengarah pada konflik yang lebih luas yang mungkin mencakup seluruh wilayah.”
Dia menambahkan bahwa pembunuhan Haniyeh “alih-alih melemahkan perjuangan Palestina, justru akan menguatkannya, dan ini menegaskan kebutuhan mendesak akan keadilan dan hak asasi manusia bagi rakyat Palestina.”
Dia juga mengatakan, “Kedaulatan negara-bangsa dan integritas wilayah mereka merupakan salah satu prinsip dasar yang melandasi sistem internasional. Penghormatan atas prinsip-prinsip ini mempunyai dampak yang besar, dan pelanggaran terhadapnya mempunyai konsekuensi yang sama seriusnya.”
Israel tidak mengomentari pembunuhan Haniyeh, sementara Iran bersumpah akan membalas dendam terhadap Tel Aviv, dan menganggap Tel Aviv bertanggung jawab, sehingga membuat seluruh kawasan berwaspada dan berantisipasi.
Senada dengan Gambia, Wakil Menteri Luar Negeri Saudi Walid Al-Khuraiji pada sidang OKI tersebut menyatakan, “Pembunuhan mantan Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyeh ketika dia berkunjung ke Teheran minggu lalu merupakan pelanggaran terbuka terhadap kedaulatan Iran dan merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan regional.”
Al-Khuraiji juga mengatakan, “Pemerintah (Saudi) merasakan keseriusan dari meningkatnya peristiwa di wilayah Palestina akibat serangan terbuka dan praktik ilegal pendudukan Israel terhadap saudara-saudara Palestina di dalam dan di luar wilayah Palestina.”
Dia menjelaskan, “Pembunuhan mantan Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyeh dalam kunjungannya ke Teheran minggu lalu merupakan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Iran, integritas wilayah, keamanan nasional, hukum internasional, dan Piagam PBB, dan juga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan regional.”
Dia menegaskan, “berdasarkan pendiriannya yang jelas dalam masalah Palestina, pemerintah Saudi mengutuk serangan pasukan pendudukan Israel terhadap warga sipil, dan juga menolak segala serangan terhadap kedaulatan negara atau campur tangan dalam urusan dalam negeri negara mana pun, sesuai dengan konvensi internasional dan Piagam OKI.”
Dia mengungkapkan “keprihatinan mendalam Kerajaan (Saudi) mengenai meningkatnya pelanggaran tentara pendudukan Israel terhadap warga Palestina,” dan menegaskan kembali “seruan Kerajaan kepada masyarakat internasional untuk mengambil tindakan efektif guna memainkan perannya dalam meminta pertanggungjawaban pasukan pendudukan Israel atas kejahatan ini.”
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan hak Iran untuk melakukan pembalasan. Dia menyatakan demikian pada hari Rabu dalam percakapan telepon dengan Presiden Prancis Emanuel Macron, yang meminta Iran menahan diri. (mm/alalam/raialyoum/presstv)