Kairo, LiputanIslam.com – Asisten Sekjen Liga Arab, Hossam Zaki, dalam pernyataan di media usai berkunjung ke Beirut akhir pekan lalu mengumumkan bahwa “Liga ini tidak lagi mengklasifikasikan Hizbullah sebagai organisasi teroris.”
Dikutip Al-Alam, Rabu (3/7), Hossam Zaki kepada Cairo News Channel mengatakan, “Keputusan Liga Arab sebelumnya, termasuk yang menyebut Hizbullah sebagai teroris, telah menyebabkan terputusnya komunikasi dengannya.”
Dia menambahkan, “Negara-negara anggota sepakat untuk tidak menggunakan istilah ini, sehingga memungkinkan komunikasi dengan Hizbullah…. Liga Arab tidak memiliki daftar teroris resmi, dan bahwa kegiatannya tidak mencakup pengkategorian entitas ini sebagai organisasi teroris.”
Sebuah resolusi yang dikeluarkan pada bulan Maret 2016 oleh para menteri luar negeri Arab menyatakan Hizbullah merupakan “ancaman serius bagi keamanan nasional Arab.”
Arab Saudi dan UEA mendorong agar keputusan tersebut diambil pada saat itu, sementara Irak dan Lebanon enggan menyetujuinya. Namun, Hizbullah tidak dimasukkan dalam daftar teroris resmi, karena daftar demikian memang tidak ada dalam sistem Liga Arab.
Pengamat Palestina, Ibrahim Al-Madhoun, dalam wawancara dengan Quds Press menganggap keputusan Liga Arab itu sebagai “langkah penting dan positif yang diambil pada saat yang tepat.”
“Keputusan ini mencerminkan legitimasi Arab dan Islam bagi pihak yang menghadapi pendudukan Israel, dan mewakili sebuah penghargaan regional atas peran Hizbullah dalam mendukung Gaza di masa sulit ini,” ujarnya.
Dia menilai keputusan itu sebagai “bukti bahwa kedalaman Arab masih mampu membuat keputusan yang jauh dari keinginan Israel” dan keputusan itu “mengemuka ketika Israel mengancam akan melancarkan perang terhadap Lebanon, dan tersebar pula rumor Israel bahwa ada negara-negara Arab yang mendorong Israel agar melakukan hal tersebut.”
Dia menekankan bahwa keputusan Liga Arab “akan mempersulit setiap agresi Israel terhadap Lebanon, dan akan berkontribusi pada pengendalian politik di kawasan, dan Hizbullah akan lebih terbuka dan memahami tren Arab setelah keputusan ini.”
Dia juga mengatakan, “Mengingat adanya konfrontasi dengan pendudukan Israel, akan ada kesatuan sikap Arab, dan siapa pun yang melawan rezim pendudukan tidak dapat disebut sebagai teroris.”
Pakar Palestina lain, Ahmed Al-Haj Ali, mengatakan, “Langkah ini merupakan perpanjangan dan hasil dari rekonsiliasi antara Iran dan Arab Saudi di bawah naungan Tiongkok, dan setelah itu ada hasil-hasil mengenai isu-isu pelik, termasuk apa yang terjadi di Yaman, serta hubungan Irak-Saudi, yang juga berdampak positif pada kasus Lebanon.” (mm/alalam)