NewYork, LiputanIslam.com – Majelis Umum PBB secara mayoritas menyetujui sebuah resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Jalur Gaza, sesuatu yang sejauh ini gagal dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB, sehingga meningkatkan tekanan terhadap Israel dan Washington.
Pada hari Selasa (12/12), sebanyak 153 negara di Majelis Umum – yang terdiri dari 193 negara – memberikan suara mendukung resolusi tersebut, sementara 10 negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Israel, menentangnya, sementara 23 negara abstain dalam pemungutan suara.
Washington tidak memiliki hak veto di Majelis Umum, namun menggunakan hak yang sama untuk menentang resolusi serupa di Dewan Keamanan pekan lalu.
Resolusi-resolusi Majelis Umum tidak bersifat mengikat, namun mempunyai bobot politik dan mencerminkan opini global mengenai perang.
Sebelumnya di hari yang sama, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki di Jenewa mengumumpulkan para menteri luar negeri dan duta besar banyak negara mulai dari Indonesia, Iran hingga Arab Saudi untuk menyerukan komunitas internasional mengambil tindakan demi mendukung Palestina di Gaza.
Sekitar 200 orang berkumpul di aula PBB sebagai bagian dari inisiatif untuk mendukung Palestina, di sela-sela perayaan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Pada pembukaan perundingan, Al-Maliki menegaskan bahwa situasi di Jalur Gaza “mengerikan,”. Dia mengecam kegagalan komunitas internasional untuk “memikul tanggung jawabnya,” dan menekankan bahwa “apa yang terjadi di Gaza merupakan noda bagi hati nurani manusia.”
Menurut angka kematian terbaru yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza, pemboman Israel menyebabkan gugurnya 18.412 warga Palestina, sekitar 70% di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.
Kemudian, puluhan negara, termasuk Bahrain, Tunisia, Kuba, Venezuela, Aljazair, Filipina, dan Turki, memberikan dukungan kepada Palestina.
Duta Besar Perancis dan Inggris juga menghadiri pertemuan tersebut tanpa berbicara.
Menteri Luar Negeri Saudi menekankan bahwa “kenyataan pahit di Jalur Gaza akan mempengaruhi keamanan internasional dan kredibilitas badan-badan PBB dengan memungkinkan penerapan hukum internasional secara selektif.”
Pada pertemuan yang sama, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian menyatakan dukungannya kepada Hamas, yang ia sebut sebagai “Gerakan Pembebasan Palestina”, sementara Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada dan Israel mengkategorikan Hamas sebagai “organisasi teroris.”
Amir-Abdollahian menambahkan, “Perang bukanlah solusi. Israel dan AS tidak akan pernah bisa menumpas Hamas. Yang ada hanya solusi politik.”
Sementara itu, di Sanaa, ibu kota Yaman, juru bicara pemerintah sementara dan Menteri Penerangan negara ini, Dhaifallah al-Shami, menegaskan, “Rakyat Yaman tidak akan menunda dalam mengaktifkan kartu tekanan yang mereka miliki dalam menghadapi kebijakan AS yang mendukung entitas Zionis.”
Al-Shami menambahkan, “keputusan Sanaa mencegah kapal-kapal menyeberang ke entitas Zionis mewakili ‘veto Yaman’ versus veto AS yang menentang penghentian agresi terhadap Gaza.”
Angkatan bersenjata Yaman mengumumkan pihaknya telah melancarkan operasi militer terhadap kapal tanker minyak Norwegia ketika berlayar menuju Isael, setelah awak kapal itu menolak semua seruan dan peringatan yang ditujukan kepada kapal tersebut. (mm/aljazeera/alalam)
Baca juga: