Damaskus, LiputanIslam.com – Wakil Menteri Luar Negeri Suriah Bassam Sabbagh menyatakan kesepakatan normalisasi negaranya dengan Turki tak mungkin tercapai kecuali jika Ankara menarik pasukan Turki dari beberapa daerah yang didudukinya.
Dalam wawancara dengan kantor berita Sputnik Rusia, Senin (2/10), Bassam Sabbagh mengatakan bahwa Turki harus menarik mundur pasukannya dari Suriah, dan jika tidak maka Turki akan menyia-nyiakan segala upaya pemulihan hubungan Ankara-Damaskus.
Dia mengatakan, “Turki harus menarik pasukan militernya. Pada aspek lain, ya, tentu saja, kami akan terbuka untuk berdiskusi dengan mereka, namun tidak melakukan hal tersebut dan bersikeras untuk tetap tinggal, ini adalah pendudukan ilegal dan oleh karena itu akan menghalangi semua upaya yang ditujukan untuk itu (kesepakatan normalisasi).”
Sabbagh, yang juga merupakan perwakilan tetap Suriah untuk PBB, menambahkan, “Tidak ada kontak dan hubungan dengan Turki” saat ini.
Dalam siaran pers pada hari Jumat, Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler menyatakan kesiapan Ankara melanjutkan pembicaraan guna menormalisasi hubungan dengan Damaskus. Di saat yang sama dia menegaskan kembali sikap negaranya yang menolak menarik pasukannya dari Suriah utara.
Sembari menyebut usulan Suriah sebagai hal yang “tidak masuk akal,” Guler menyatakan, “Kami selalu siap untuk duduk dan terlibat dalam dialog namun tuntutan pihak Suriah bukanlah sesuatu yang dapat diterima dengan segera.”
Dia menyoal, “Mereka ingin Turki meninggalkan wilayah Suriah, tapi mengapa Turki harus pergi?”
Turki memutuskan hubungan dengan Suriah pada bulan Maret 2012, setahun setelah Suriah dilanda gelombang kekerasan mematikan yang dilakukan oleh militan dan ekstremis yang didukung asing. Namun, setelah lebih dari satu dekade, kedua negara bertetangga tersebut belakangan ini mengambil langkah menuju rekonsiliasi.
Turki mengerahkan pasukan di Suriah pada Oktober 2019 sehingga melanggar integritas Suriah.
Militan yang didukung Ankara dikerahkan ke timur laut Suriah setelah pasukan militer Turki melancarkan ancaman invasi lintas batas sebagai upaya mengusir militan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) dari wilayah perbatasan.
Ankara memandang YPG yang didukung AS sebagai organisasi teroris yang terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang telah mengupayakan wilayah otonom Kurdi di Turki sejak tahun 1984. (mm/presstv)
Baca juga:
Bom Bunuh Diri Picu Serangan Baru Turki terhadap PKK di Irak Utara