Jakarta, LiputanIslam.com– Presiden Joko Widodo melarang pejabat dan ASN untuk menyelenggarakan kegiatan buka bersama selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah. Hal ini tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.
Sebagaimana telah dikonfirmasi Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Rabu (22/3/2023), surat tersebut diberikan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan kepala badan/lembaga.
Surat tersebut diterbitkan pada 21 Maret 2023 dan berisi beberapa poin arahan Presiden Joko Widodo. Pertama, Presiden menyebutkan alasan penanganan Covid-19 yang saat ini masih dalam transisi dari pandemi menuju endemi. Oleh karena itu, para pejabat dan ASN diminta untuk berhati-hati mengadalan kegiatan buka puasa bersama.
Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri diminta agar menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.
Presiden juga meminta para pejabat untuk mematuhi arahan tersebut dan meneruskan kepada semua pegawai di instansi masing-masing.
Dilansir dari Kompas.com, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mempersiapkan surat edaran (SE) sebagai tindak lanjut.
“Sedang dalam proses penyiapan SE,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan pada Rabu (22/03).
“Kami akan segera tindak lanjut dengan SE kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Saat ini sedang proses, setelah selesai segera dikirim ke daerah,” lanjutnya. (ra/kompas)