Jakarta, LiputanIslam.com–Mendekati prosesi pemilu, kejahatan yang berkaitkan dengan pemenangan politisi semakini marak terjadi di Tanah Air. Hal ini disampaikan oleh Ketua Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Natsir Kongah.
Menurutnya, ada pola kejahatan tertentu yang selalu terjadi setiap mendekati pemilu, beberapa diantaranya ialah pemberian izin tambang atau lahan.
“Dari penelitian yang dilakukan oleh PPATK, setiap periode pemilu ada saja muncul gejala seperti itu, hampir sama polanya. Seperti misalnya memberikan izin terhadap penggalian tambang misalnya, atau lahan,” kata Natsir dalam acara Satu Meja The Forum Kompas TV pada Jumat (17/3/2023).
PPATK disebut pernah menemukan sedikitnya dana Rp 45 triliun yang terindikasi hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) jelang pemilu 2019. TPPU tersebut berkaitkan dengan bidang kehutanan, lingkungan hidup, serta perikanan dan kelautan (green financial crime).
Natsir mengungkap bahwa sebagian dana itu terindikasi digunakan untuk membiayai pemenangan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 bagi sejumlah politisi.
“Dari total indikasi tindak pidana pencucian uang di kejahatan green financial itu ada Rp 45 triliun. Di mana di antaranya mengalir kepada politikus,” jelasnya.
PPATK telah melaporkan temuan ini ke penyidik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya, menjadi kewenangan penyidik untuk menindaklanjutinya. (ra/kompas)