Beijing, LiputanIslam.com – Presiden Iran Sayid Ebrahim Rayeesi dan sejawatnya dari China Xi Jinping dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada akhir kunjungan resmi presiden Iran ke Beijing menekankan keharusan penghapusan semua sanksi AS terhadap Iran.
Keduanya menegaskan bahwa keluarnya AS secara sepihak AS dari perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) merupakan biang kerok kebuntuan dalam isu nuklir Iran dewasa ini.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya penghapusan sanksi dan memastikan kepentingan ekonomi Iran sebagai bagian mendasar dari JCPOA,.
“Semua sanksi yang relevan harus dihapus dengan cara yang dapat diverifikasi untuk memfasilitasi implementasi JCPOA secara penuh dan efektif,” bunyi pernyataan itu.
Raisi dan Xi juga menyuarakan keberatan mereka terhadap upaya beberapa negara untuk mempolitisasi tugas Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam pelaksanaan Perjanjian Pengamanan.
Menurut pernyataan itu, Presiden Iran dan China secara menyeluruh membahas kerjasama di semua bidang serta perkembangan regional dan internasional dalam suasana yang bersahabat serta mencapai kesepakatan luas, termasuk mempercepat pelaksanaan perjanjian kemitraan strategis 25 tahun antara kedua negara.
Keduanya juga menegaskan kembali dukungan tegas mereka untuk perlucutan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya di Timur Tengah.
Mereka menyoroti peran Konferensi Tinjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dalam memaksa Israel untuk bergabung dengan perjanjian tersebut dan menempatkan semua fasilitas nuklirnya di bawah pengawasan IAEA.
Kedua pihak menekankan pentingnya perlucutan senjata dan non-proliferasi senjata nuklir untuk meningkatkan perdamaian internasional dan menegaskan kembali penghormatan mereka terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut dari semua negara anggota NPT untuk mengembangkan sains dan teknologi nuklir serta mendapatkan bahan, teknologi, dan peralatan nuklir untuk tujuan damai.
Presiden Iran dan China juga menyatakan dukungan mereka untuk isu-isu kepentingan dasar kedua negara, perlindungan kedaulatan nasional, integritas wilayah, dan martabat nasional. (mm/fna)
Baca juga: