LiputanIslam.com-Beberapa waktu lalu, mantan Menlu Saudi, Adel al-Jubeir dalam sebuah wawancara dengan media Barat menyatakan, normalisasi hubungan Riyadh-Tel Aviv “sudah semakin dekat untuk diwujudkan.” Ketika Benyamin Netanyahu menjadi tamu al-Arabiya (situs Saudi berbahasa Inggris) pada Jumat kemarin, ini seperti menjadi bukti kebenaran statemen al-Jubeir.
Tak ada yang meragukan bahwa Saudi dalam beberapa tahun terakhir melakukan aktivitas secara diam-diam untuk mengumumkan normalisasi dengan Israel. Ketika al-Jubeir tampaknya “dipecat” dari Kemenlu usai terbongkarnya kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, bisa diduga bahwa ia mengemban misi yang lebih penting dari sekadar mengurus kebijakan luar negeri Saudi.
Dalam kurun waktu ini, al-Jubeir terindikasi berupaya memuluskan jalan normalisasi. Sekarang setelah kunjungan Presiden AS di satu sisi, dan di sisi lain, lawatan Presiden China ke Riyadh, ini adalah kesempatan yang tepat bagi Saudi untuk mengumumkan normalisasi.
Saudi memilih untuk mewawancarai Netanyahu, itu pun lewat media yang kurang mendapat perhatian dari Muslimin dunia, terutama 500 juta orang Arab. Hal ini dilakukan di saat Piala Dunia 2022 menjadi saksi bagaimana Israel dan media-media dikucilkan oleh para suporter sepakbola.
Meski wawancara dengan Netanyahu adalah kabar yanga mengejutkan, namun dipublikasaikannya wawancara ini oleh sebuah situs berbahasa Inggris, yang tidak diliput oleh media-media Saudi lain, pada hakikatnya adalah sebuah uji coba untuk mengetes reaksi Umat Islam yang menentang normalisasi.
Saudi bersikeras mengumumkan penyambutannya terhadap proyek normalisasi, meski saat ini aliansi sayap kanan Israel belum berhasil membentuk Kabinet. Ini berarti bahwa dalam pandangan Bin Salman, tidak ada lagi isu bernama norma Palestina dan bahwa Israel, apa pun kondisinya, “layak untuk mendapat pengakuan internasional”.
Normalisasi hubungan Riyadh-Tel Aviv semestinya sudah dilakukan dan diumumkan sejak lama. Namun tampaknya hal utama yang menunda tindakan ini adalah upaya Bin Salman untuk mendapatkan sejumlah keuntungan dari pihak AS.
Pertama, Bin Salman berniat menikam Palestina dari belakang, namun ia ingin mendapat imbalan sepadan berupa persenjataan dan perangkat militer AS yang sama seperti milik Israel.
Kedua, Bin Salman berupaya mendapatkan senjata nuklir.
Ketiga, ia berambisi mendapatkan manfaat-manfaat militer dari NATO sama seperti yang diperoleh anggota Pakta ini.
Harus ditunggu apakah Bin Salman berhasil mendapatkan keinginan-keinginan di atas dan sampai kapan ia bisa menjadikan tuntutan-tuntutan ini sebagai syarat normalisasi dengan Israel. Namun yang jelas, kebijakan tradisional AS menegaskan bahwa tak satu pun negara di Timur Tengah yang boleh lebih unggul atas Israel. (af/alalam)