LiputanIslam.com – Untuk ketiga kalinya, Benjamin Netanyahu akan menjabat posisi politik tertinggi pada pemerintahan Zionis Israel. Sebelumnya, Netanyahu menjabat sebagai Perdana Menteri dari 1996 hingga 1999 dan antara 2008 hingga 2021. Kini, pada pemilu parlemen terbaru, partai Likud yang dipimpinnya memenangi suara mayoritas, sehingga punya hak untuk membentuk kabinet.
Kemenangan Netanyahu sendiri ditengarai sebagai bangkitnya kembali kekuatan kanan Israel yang cenderung berkeinginan untuk mempercepat apa yang disebut sebagai terwujudnya Israel Raya. Netanyahu dikenal sangat mendukung pembangunan permukiman Yahudi di kawasan Tepi Barat, sebuah langkah yang disebut ilegal oleh komunitas internasional, termasuk PBB. Program ini sangat populer di kalangan kelompok-kelompok Yahudi ekstrem, karena selain memiliki keuntungan ekonomi (Tepi Barat adalah wilayah yang sangat subur), pencaplokan kawasan Tepi Barat adalah bagian dari apa yang mereka yakini sebagai upaya mewujudkan “Tanah yang Dijanjikan”. Pencaplokan Tepi Barat adalah harga mati.
Menurut para pengamat, kemungkinan besar, dunia akan segera menyaksikan kabinet Israel yang paling ekstrem dalam dua dekade terakhir. Dalam daftar sekutu Partai Likud terdapat orang-orang seperti Itamar Ben-Gvir, dan dia kemungkinan akan diberi jabatan sebagai menteri keamanan Zionis. Ben-Gvir yang dalam sehari-harinya sering mengenakan penutup kepala ala Yahudi itu sebelumnya dihukum dengan tuduhan menghasut rasisme dan mendukung organisasi teroris. Ben-Gvir dianggap bertanggung jawab atas pawai kontroversial para pemukim Zionis di Yerusalem. Dia juga secara terbuka menginginkan konfrontasi serius dengan orang-orang Palestina dan menganggap bahwa pembunuhan warga Palestina sebagai satu-satunya jalan untuk menjamin keamanan Israel. Tahun lalu, saat terjadi bentrokan di wilayah Sheikh Jarrah, Ben-Gvir termasuk di antara tentara Zionis yang menembaki warga Palestina.
Perubahan politik dalam negeri Israel ini tentunya sudah diendus oleh para pejuang Palestina. Dengan perspektif inilah kita bisa memahami kenapa tensi di kawasan perbatasan menjadi semakin memanas. Ini adalah respon atas kemungkinan semakin radikal dan semakin banyak lagi kejahatan yang dilakukan rezim Zionis Israel atas rakyat Palestina. Akibatnya, para pemukim Israel juga merasakan ketidakamanan, dan ini pada akhirnya juga akan memberikan tekanan kepada pemerintah. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa tekanan-tekanan seperti ini sering membuat partai-partai kecil yang berkoalisi akan melepaskan dukungannya kepada kabinet, dan ini berarti instabilitas politik kabinet yang serius, yang sangat mungkin akan berujung kepada pembubaran kabinet dan pelaksanaan pemilu yang dipercepat.
Pemerintahan Israel memang makin sering dihadapkan kepada kebuntuan-kebuntuan politik semacam ini. Langkah apapun yang diambil selalu punya celah buruk yang menganga lebar. Melanjutkan program perluasan permukiman Yahudi jelas merupakan langkah ilegal yang tidak diterima oleh komunitas internasional. Di sisi lain, langkah ini juga dianggap sebagai bentuk provokasi terhadap kelompok-kelompok pejuang Palestina. Bagi kita, semua kerumitan ini memang layak dirasakan Israel. Semua ini berawal dari penjajahan mereka atas tanah Palestina. (os/editorial/liputanislam)