Jakarta, LiputanIslam.com — Pemerintah memastikan tidak akan memperpanjang kontrak pertambangan emas dan tembaga PT Freeport Indonesia di Papua sebelum 2019, atau 2 tahun sebelum habis masa kontrak tahun 2021.
Demikian pernyataan Menteri ESDM Jero Wacik saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (11/6). Ia mengatakan bahwa sesuai aturan, pengajuan kontrak pertambangan hanya boleh dilakukan dua tahun sebelum berakhir masa konsesinya.
“Karena kontrak karya dengan Freeport habis 2021, maka baru 2019 baru boleh ajukan perpanjangan atau pada pemerintahan mendatang, dan bukan sekarang,” katanya.
Apalagi, lanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengeluarkan edaran yang berisi instruksi agar menteri tidak mengeluarkan kebijakan strategis menjelang habisnya masa tugas.
Menurut dia, perpanjangan kontrak memang merupakan dilema bagi pemerintah.
“Kalau keluarkan perpanjangan, pasti salah. Tapi, kalau tidak ada perpanjangan, maka apa jaminan bagi investasi Freeport,” katanya.
Saat ini, lanjutnya, pihaknya sedang memikirkan agar tidak ada perpanjangan saat ini, tapi investasi tetap dilakukan.
Jero juga mengatakan bahwa Freeport telah membayar uang jaminan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) senilai $115 juta. Nilai jaminan yang ditempatkan di rekening penampungan sementara (escrow account) pemerintah itu setara dengan lima persen dari total investasi smelter 2,3 miliar dolar AS.
Atas kesediaan membangun smelter tersebut pemerintah akan memberikan insentif fiskal berupa pengurangan bea keluar ekspor konsentrat.
“Kalau dia sudah 50 persen bangun smelter, maka bea keluar turun 50 persen. Kalau sudah resmi beroperasi, maka bea keluarnya nol,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, renegosiasi kontrak pertambangan akan rampung pada masa pemerintahan sekarang.
“Saat ini, hampir semua sudah setuju dengan poin-poin renegosiasi,” kata Jero.(ca/ant)