Jakarta, LiputanIslam.com –Situasi krisis Rusia dan Ukraina hingga kini belum mereda, dan situasi ini mulai menjadi tantangan buat Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 tahun ini. Sebagaimana dilansir berbagai media, Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan akan hadir dalam KTT yang diselenggarakan di Bali pada Oktober-November 2022 tersebut. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva. Adanya pernyataan dari Rusia terkait dengan rencana kehadiran Putin tersebut menjadi ujian bagi kebijakan luar negeri Indonesia, karena Rusia sedang dalam sorotan, dan sejumlah negara anggota G20 lainnya, dengan dimotori oleh AS, saat ini sedang dalam upaya untuk mengeluarkan Rusia dari negara G20 sebagai tanggapan atas operasi militer Rusia ke Ukraina.
Dalam keterangannya yang dikutip Reuters Rabu (23/3/2022), Vorobieva menyatakan bahwa adanya aksi sepihak Barat itu tidak hanya terkait dengan G20, melainkan juga terkait dengan banyak organisasi lainnya yang berusaha untuk mengusir Rusia. Terkait dengan hal tersebut, Vorobieva menyatakan bahwa reaksi Barat benar-benar tidak proporsional.
Dari dalam negeri, sejumlah pihak menyarankan agar Indonesia bersikap netral dan tidak terlibat dalam perseteruan Barat-Rusia. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, sebagaimana dilansir detik.com, meminta agar pemerintah Indonesia tetap menerima kedatangan Putin sesuai dengan konsep politik luar negeri yang bebas aktif. Menurut Faisal, jika sampai menolak kehadiran Putin, Indonesia akan dianggap ikut masuk ke dalam konflik Rusia-Ukraina. Situasi ini hanya akan memperparah dampak perang ke ekonomi global dan nasional.
Bahkan, menurut Faisal, Indonesia perlu menerima kehadiran Putin kalau ingin memainkan perannya upaya menciptakan perdamaian dan meredakan perang. Saat Putin hadir, Indonesia sebagai tuan rumah KTT memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menyampaikan langsung kekhawatiran terhadap dampak perang ke ekonomi global yang bisa menjalar ke mana-mana, termasuk Indonesia.
Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira. Menurut Bhima, rencana kehadiran Putin harusnya disambut positif karena ini merupakan kesempatan bagi Indonesia mendamaikan Rusia dengan anggota G20 seperti Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) yang membela Ukraina.
Ditambahkan oleh Bhima, kehadiran Putin dalam KTT berpotensi menjadi momentum sejarah, yaitu manakala Putin, Joe Biden, dan pemimpin negara-negara G20 hadir, di saat itulah Indonesia bisa tampil sebagai penengah dengan menggunakan pendekatan diplomasi ekonomi.
Lebih jauh lagi, Rusia memiliki peran yang sangat strategis bagi perekonomian di Indonesia, sehingga penolakan kehadiran Putin bermakna bahwa Indonesia merusak kerjasama ekonomi antara kedua negara, dan hal ini akan berdampak sangat buruk buat perekonomian nasional. Investasi Rusia penting bagi keberlanjutan Indonesia khususnya di sektor migas, terlebih ada kerja sama investasi antara Rusia dan Indonesia dalam pembangunan kilang di Tuban, Jawa Timur dan Blok Natuna.
Masih menurut detik.com, nilai ekspor antara Indonesia dan Rusia juga terbilang cukup penting baik sektor besi baja, pupuk, maupun migas dan gandum. Periode Januari-Oktober 2021 tercatat kenaikan neraca perdagangan sebesar 44,33% atau senilai US$ 2,21 miliar dibandingkan periode tahun sebelumnya yang tercatat senilai US$ 1,53 miliar.
Ditentang Keras Dubes Ukraina
Adanya berita tentang rencana kedatangan Putin ke KTT G20 ini mendapatkan reaksi sangat keras dari pihak Ukraina. Seperti yang dikutip CNN, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, meminta pemerintah Indonesia untuk menolak kedatangan Putin. Menurutnya, kehadiran Putin di acara internasional mana pun berarti penghinaan terhadap demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum. “Kami menyerukan seluruh negara demokratis untuk membantu menyelamatkan dunia dari diktator Putin yang kejam. Boikot Rusia dan Putin dalam semua kemungkinan platform internasional,” lanjut Hamianin.
Hamianin menyatakan bahwa Putin tidak memiliki hak legal untuk berpartisipasi di setiap forum internasional dalam bentuk apa pun. Hamianin menyebut Putin sebagai kriminal, pembunuh, dan diktator, sehingga ia tidak memiliki hak hukum berpartisipasi dalam forum internasional, pertemuan puncak, atau multilateral. (os/li/cnn/bbc/detik)