Genewa, LiputanIslam.com – Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) mengecam pemerintah Bahrain atas maraknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di negara ini.
Menurut laporan Press TV Rabu (11/6/2014), sebanyak 47 anggota UNHCR mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas aksi kekerasan yang dilakukan rezim al-Khalifa terhadap rakyat Bahrain yang melakukan unjuk rasa secara damai.
UNHCR juga mengecam pemenjaraan para jurnalis dan para pemrotes anti pemerintah, serta menyayangkan terjadinya penyiksaan terhadap para tahanan yang dijebloskan ke dalam penjara hanya karena mereka menuntut hak-haknya.
Lembaga yang bernaung di bawah PBB dan bermarkas di Genewa ini mendesak rezim al-Khalifa yang berkuasa di Bahrain supaya mengindahkan semua keprihatinan tersebut. UNHCR juga meminta pembukaan kantor lembaga ini di Bahrain dengan mandat yang penuh.
Sebelumnya, pengadilan Bahrain menjatuhkan hukuman penjara hingga 13 tahun terhadap 13 pelaku unjuk rasa protes. Lembaga PengawasHAM menyebut tindakan demikian dimaksudkan untuk mempertahankan “tatanan politik yang sangat represif”.
Pejabat pengadilan Bahrain menyatakan bahwa 13 orang itu diringkus dalam peristiwa bentrokan pengunjuk rasa dengan aparat keamanan di desa Sitra yang terletak di luar kota Manama pada 6 Agustus 2012.
Sejak pertengahan Februari 2011, Bahrain sering dilanda unjuk rasa ribuan massa pro-demokrasi. Mereka turun ke jalan-jalan di berbagai wilayah negara pulau di Teluk Persia ini menuntut dinasti al-Khalifa turun dari singgasan dan menyerahkan kekuasaan kepada rakyat.
Pada 14 Maret 2014, tentara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ikut campur tangan membantu pemerintah Bahrain menumpas para pemrotes. Sumber-sumber setempat menyebutkan puluhan orang tewas dan ratusan lainnya ditangkap akibat represi pemerintah Bahrain.
Lembaga Para Dokter untuk Hak Asasi Manusia (PHR) menyatakan bahwa beberapa dokter dan perawat juga telah ditangkap, dianiaya atau “dihilangkan” karena mereka memiliki “bukti kekejaman yang dilakukan pemerintah, aparat keamanan dan polisi anti huru-hara” dalam berbagai kasus penumpasan para pemrotes anti pemerintah Bahrain. (mm/presstv)