Khartoum, LiputanIslam.com – Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (21/12), menyatakan pihaknya telah menerima 13 pengaduan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Sudan selama terjadi aksi demo protes pada hari Ahad lalu.
Demonstrasi di Khartoum, ibu kota Sudan, itu menyerap ratusan ribu orang untuk memprotes kudeta militer pada 25 Oktober dan perjanjian 21 November yang ditandatangani untuk pemulihan jabatan Abdalla Hamdok sebagai perdana menteri.
Demonstran berkumpul di istana presiden untuk mencoba duduk sebelum dibubarkan setelah matahari terbenam.
Demonstrasi berubah menjadi ajang kekerasan di banyak kawasan setelah pasukan keamanan bergerak melawan para demonstran. Komite Dokter Sudan mengumumkan setidaknya dua orang tewas dan lebih dari 300 terluka.
Juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB Liz Throssell menyatakan pihaknya telah menerima 13 tuduhan pemerkosaan beramai-ramai serta laporan pelecehan seksual terhadap wanita oleh pasukan keamanan. Dia tidak memberikan rincian tentang dugaan kasus-kasus pemerkosaan atau pemerkosaan berkelompok itu.
“Kami mendesak penyelidikan yang cepat, independen dan menyeluruh atas tuduhan pemerkosaan dan pelecehan seksual serta tuduhan kematian dan cedera pengunjuk rasa sebagai akibat dari penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional khususnya penggunaan amunisi hidup,” kata Throssell.
Aksi protes hari Ahad itu termasuk yang terbesar sejak militer mengambil alih kekuasaan pada 25 Oktober, ketika pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok digulingkan dalam kudeta yang mengacaukan transisi rapuh menuju demokrasi dan membangkitkan gelombang demonstrasi jalanan tanpa henti.
Setidaknya 46 orang tewas dan ratusan terluka dalam protes menentang kudeta, menurut Komite Dokter Sudan.
Hamdok diangkat kembali pada bulan lalu di tengah tekanan internasional dalam kesepakatan yang menyerukan pembentukan pemerintahan teknokratis independen yang dipimpinnya di bawah pengawasan militer.
Namun, gerakan pro-demokrasi di Sudan menolak perjanjian tersebut, dan berjanji melanjutkan protes untuk menekan para pemimpin kudeta agar menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada pemerintah sipil yang diandalkan untuk mengambil alih kendali fase transisi. (mm/aljazeera/raialyoum)