Jakarta, LiputanIslam.com– Kementerian Agama melakukan lobi terhadap pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan pembukaan pendaftaran umrah. Kebijakan yang dimulai 9 Agustus 2021 ini dinilai “kurang masuk akal” oleh asosiasi umrah dan haji.
Diketahui, pemerintah Arab Saudi akan membuka permintaan umrah bagi seluruh dunia mulai Senin, 9 Agustus 2021. Terdapat sembilan negara yaitu India, Pakistan, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, Lebanon, termasuk Indonesia yang calon jemaah umrahnya harus menjalani karantina 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Arab Saudi.
Dilansir dari detikcom, Arab Saudi juga hanya menerima jemaah yang sudah mendapat vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca dan Johnson&Johnson. Padahal, masyarakat Indonesia dominan memakai vaksin Sinovac.
Dengan adanya kebijakan seperti ini, asosiasi penyelenggara umrah dan haji Indonesia memperkirakan biaya umrah akan meningkat dua kali lipat. Masalah ini hanya bisa diselesaikan tergantung dari hasil lobi pemerintah Indonesia.
Pihak Kementerian Agama menyambangi Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, seperti dilaporkan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nur Arifin.
“Kami bisa bertemu dengan Pak Kedubes, menyampaikan hal ini. Bahwa kondisi kita masih terkena suspend, maka mohon agar bisa diakhiri suspend,” kata Nur Arifin kepada BBC News Indonesia, Senin (09/08).
Indonesia masuk dalam daftar negara yang berstatus Suspend (penangguhan) dari pemerintah Arab Saudi sejak Februari 2021 lalu. Dengan demikian, Arab Saudi menutup penerbangan langsung dari Indonesia ke negaranya.
Menurut Nur Arifin, respons dari pihak kedutaan besar Arab Saudi di Indonesia, status penangguhan itu “sangat berkaitan dengan kondisi perkembangan COVID” di Indonesia.
Lalu, mengenai syarat vaksin, “Kami menyampaikan bahwa, saat ini WHO sudah menyatakan bahwa vaksin Sinovac dan Sinopharm diakui. Kalau diakui WHO, tentunya pemerintah Arab Saudi juga akan mengakui,” lanjut Nur Arifin.
Untuk itu, tim Kemenag mendorong pihak Arab Saudi mengakui vaksin asal China dengan melanjutkan “disiarkan dalam berita resmi. Supaya dipedomani bersama.”
Terkait dengan waktu karantina hingga 14 hari, disebut Nur Arifin sebagai “kurang masuk akal”.
“Umrah satu minggu, tapi karantina 14 hari. Nanti sampai sana dikarantina lagi. Nanti sepulang ke Indonesia, dikarantina lagi 8 hari. Jadi lebih banyak dikarantinanya,” jelas Nur Arifin. (ra/detik)