Jakarta, LiputanIslam.com—Sebanyak 693 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penundaan pelantikan menjadi Aparatur Sipil Negara pada 1 Juni 2021.
Dilansir dari Tempo (30/5/2021), jumlah tersebut merupakan hampir setengah dari total pegawai KPK yang dinyatakan lolos TWK yaitu 1.271 orang.
Kabar ini pun dikonfirmasi oleh mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, Sujanarko lewat pesan teks, Ahad, 30 Mei 2021.
“Betul dan akan terus bertambah,” kata Sujanarko.
Menurutnya, alasan para pegawai KPK tersebut meminta penundaan pelantikan adalah karena proses Tes Wawasan Kebangsaan yang dianggap bermasalah.
Pegawai juga mengingatkan pimpinan mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo dan Mahkamah Konstitusi bahwa proses alih status tidak boleh merugikan para pegawai.
“Kalau ini terus berlangsung akan dengan cepat menggerus kredibilitas pimpinan KPK,” tutur Sujanarko.
Menurut informasi dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, pimpinan telah menerima surat permohonan penundaan pelantikan dari para pegawai itu. Pimpinan disebut akan menggelar rapat pada Senin, 31 Mei 2021 untuk membahas permintaan ini.
“Solidaritas dari segenap pegawai KPK yang meminta agar pelantikan ditunda sangat kami hargai,” kata dia.
Dia mengatakan penetapan tanggal 1 Juni 2021 sebagai pelantikan menjadi ASN mengacu pada Hari Lahir Pancasila. Dia mengatakan pemilihan tanggal itu akan menjadi simbol bahwa pegawai KPK Pancasilais.
“Namun solidaritas juga merupakan pengamalan sila persatuan yang juga kami apresiasi, hasilnya akan kami kabarkan,” kata dia. (ra/tempo)