Jakarta, LiputanIslam.com—Pihak Partai Demokrat kubu Moeldoko menggugat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat 2020 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) serta menuntut ganti rugi sebesar Rp100 miliar.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad. Dalam gugatan tersebut, kata dia, pihaknya meminta AD/ART Partai Demokrat 2020 dan kepengurusan DPP Partai Demokrat 2020-2025 dibatalkan.
Selanjutnya, pihaknya meminta Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membayar ganti rugi sebesar Rp100 miliar untuk diberikan kepada kader Partai Demokrat di daerah yang ditagih setoran oleh DPP Partai Demokrat selama ini.
“Meminta PN membatalkan AD/ART 2020 karena melanggar UU baik formil dan materil. Meminta PN membatalkan Akta Notaris AD/ART 2020 beserta susunan pengurus DPP,” jelasnya pada Selasa (6/4), seperti dilansir dari CNN Indonesia.
“Meminta Kubu AHY ganti rugi Rp100 miliar rupiah dan uang itu kami berikan ke seluruh DPD dan DPC se-Indonesia yang selama ini sudah nyetor ke pusat,” tambahnya.
Sementara itu, Rahmad mengaku pihaknya tak ingin tergesa-gesa mengajukan gugatan ke PTUN
terkait putusan Kemenkumham yang menolak mensahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB).
“Gugatan terhadap putusan Kemenkumham yang menolak hasil KLB Deli Serdang, sesuai UU PTUN Pasal 55, tersedia waktu 90 hari untuk melayangkan gugatan ke PTUN. Dicicil, jangan buru-buru semua,” ujarnya. (ra/cnn)