Jakarta, LiputanIslam.com– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah masih mengakui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara resmi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Dikutip dari akun Youtube Kemenko Polhukam, Sabtu (6/3/2021), Mahfud mengatakan bahwa pengurus resmi di kantor pemerintah itu masihlah AHY.
“Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY. AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono, itu yang sampai sekarang ada,” katanya.
Menurutnya, pemerintah sejauh ini tidak bisa menghalangi pelaksanaan kongres luar biasa ( KLB) kubu kontra AHY yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat lalu. Dalam pandangan pemerintah, kata Mahfud, pelaksanaan KLB kubu kontra AHY tak ubahnya acara kumpul-kumpul kader Demokrat.
Dilansir dari Kompas, Mahfud menyatakan bahwa pemerintah belum bisa menilai sah tidaknya pelaksanaan KLB kubu kontra AHY selama belum ada laporan yang diterima pemerintah.
Karena itu, dengan belum adanya laporan resmi dari acara tersebut, KLB kubu kontra AHY tidak ada masalah hukum hingga kini.
Sebelumnya, diketahui bahwa KLB kubu kontra Ketua Umum Partai Demokrat AHY itu terselenggara pada Jumat lalu sekitar pukul 15.00 WIB di Sumatera Utara. KLB itu menentukan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan AHY. (ra/kompas)