Jakarta, LiputanIslam.com– Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana korupsi.
Tak berselang lama setelah penangkapan, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK agar menelusuri jejak korupsi sang gubernur dalam sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel.
Peneliti ICW Egi Primayogha menyatakan Nurdin pernah disebut memanfaatkan kewenangannya dalam memberikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap dua perusahaan pertambangan pasir, yaitu PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur.
Menurutnya, Nurdin juga pernah diduga menekan bawahan agar perusahaan tersebut mudah mendapatkan AMDAL. Perusahaan tersebut belakangan diketahui terafiliasi dengan diri Nurdin dan berisi orang-orang yang pernah menjadi tim sukses Nurdin dalam kontestasi pilkada.
Bahkan, perusahaan itu juga diketahui akan memasok kebutuhan proyek infrastruktur Makassar New Port yang merupakan proyek strategis nasional.
Dilansir dari CNN Indonesia (1/3/2021), Egi meminta masyarakat agar selalu mengawasi kepala daerah meskipun diklaim bersih dan berprestasi. Menurutnya, pejabat publik selalu punya potensi penyelewengan yang terbuka lebar.
Lebih lanjut, Egi menyebut pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang diprioritaskan Presiden Joko Widodo di sejumlah daerah sangat berpotensi memunculkan korupsi, mulai dalam bentuk bagi-bagi konsesi hingga kerugian bagi warga yang berlokasi di sekitar proyek tersebut.
Dalam kasus korupsi ini, Nurdin ditetapkan sebagai tersangka korupsi karena diduga menerima uang sejumlah Rp5,4 miliar terkait sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel. Selain Nurdin, lembaga antirasuah itu juga menjerat Sekretaris Dinas PUPR Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto. (ra/cnn)