LiputanIslam.com –Akhirnya, pemerintahan baru AS di bawah Joe Biden mengeluarkan ‘kebijakan’ baru terkait dengan krisis Yaman. Biden secara resmi menyatakan bahwa pemerintahannya akan mengakhiri dukungan atas operasi militer koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman, termasuk penjualan amunisi ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).
Jelas ini adalah perkembangan baru. Akan tetapi, sebenarnya kebijakan AS ini tidak bisa disebut mengejutkan. Situasi di Yaman sudah tidak lagi menguntungkan bagi pasukan koalisi militer pimpinan Arab Saudi. Koalisi yang telah melakukan serangan udara di Yaman sejak 2015 itu sudah makin tidak punya prospek bagi mereka, dan hanya meninggalkan masalah sangat besar berupa tragedi kemanusiaan di Yaman.
Jika kita runut sejarahnya, enam tahun yang lalu, Saudi berada di bawah rezim baru, yaitu duet ayah dan anak Raja Salman bin Abdul Aziz dan Mohammed bin Salman (MbS). Saat itu, MbS hanya memegang jabatan sebagai Menteri Pertahanan, dan dua tahun kemudian, jabatan putera mahkota juga diraih oleh MbS.
Tak lama setelah berkuasa, rezim baru itu langsung mengeluarkan keputusan yang sangat krusial dan berbahaya, yaitu memimpin pasukan koalisi Arab menginvasi Yaman. Saat itu, pasukan koalisi mengklaim bahwa invasi hanya akan berlangsung dalam hitungan pekan, karena musuh mereka hanyalah milisi Ansarullah yang di atas kertas, sama sekali tak punya kemampuan menghadapi mesin perang super canggih Arab Saudi yang disuplai oleh AS, Inggris, dan sekutu-sekutunya. Bahkan ada bukti-bukti kuta bahwa senjata yang dipakai Saudi memporak-porandakan Yaman itu ternyata diimpor dari Israel.
Faktanya, perang tidak bisa diselesaikan dalam hitungan pekan. Ansarullah yang berasal kelompok Syiah Zidiah Houthi, mampu melakukan perlawanan hebat. Berbagai rumor menyatakan bahwa persenjataan Houthi disuplai dari Iran. Akan tetapi, rumor-rumor itu, sejauh ini tidak bisa dibuktikan. Yang pasti, Iran memang memberikan dukungan moral dan diplomasi terhadap kelompok Houthi. Iran juga secara terbuka mengecam keras invasi yang dilakukan pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi tersebut.
Maka, perang terus berlanjut bertahun-tahun. Infra struktur Yaman memang porak-poranda. Puluhan ribu nyawa warga Yaman melayang, dan sebagian besarnya adalah warga sipil. Yaman juga sudah bertahun-tahun lamanya harus menanggung beban derita kekurangan makanan, obat-obatan, dan kehidupan yang layak. Situasi di Yaman bisa disebut sama dengan apa yang terjadi di Palestina, Suriah, dan sebagian kawasan Irak.
Meskipun demikian, perang masih terus berlanjut. Bahkan, milisi Houthi mampu melakukan serangan balik dengan membombardir kawasan-kawasan Arab Saudi, menewaskan ribuan tentara koalisi, bahkan mampu melontarkan rudal ke Riyadh, yang membuat panik warga Saudi. Yang palig fenomenal tentulah serangan milisi Houthi ke kilang minyak terbesar di dunia ARAMCO milik Saudi dan AS.
Perang yang berkepanjangan tentu menguras keuangan negara. Ekonomi nasional Saudi terus mengalami defisit hingga negara itu untuk pertama kalinya menjualsejumlah aset negara. Persoalan Saudi semakin pelik dengan adanya pandemi Covid-19 yang merontokkan harga minyak dan memaksa Saudi menutup pintu kunjungan/ziarah untuk umrah dan haji. Selama ini, perekonomian Saudi memang ditopang hanya oleh dua komoditas ekonomi itu.
Maka, memang tidak ada pilihan lain bagi Saudi kecuali harus menghentikan perang itu, paling tidak untuk sementara waktu demi menghela nafas sejenak. Perubahan politik di AS lalu dijadikan sebagai alasan. Biden selama kampanyenya memang menyerang Trump, salah satunya terkait kebijakan Trump yang mendukung perang Yaman. Maka, ketika Biden menghentikan dukungan senjata kepada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, para petinggi Arab Saudi malah menyambutnya dengan tangan terbuka, alih-alih melakukan protes. Lalu, agar tidak sampai kehilangan muka, Arab Saudi menekankan poin lain dari keputusan Biden, yaitu soal dukungan AS terhadap kedaulatan Arab Saudi.
Tentu saja poin ini sangat aneh. Selama ini, tak pernah terdengar adanya ancaman terhadap teritorial Arab Saudi. Isu utama Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir ini adalah invasi negara itu yang melanggar kedaulatan Yaman, meskipun dibungkus dengan dalih memenuhi permintaan presiden terguling Mansur Al-Hadi.
Dari sisi AS, alasan dari keluarnya keputusan Biden ini juga absurd. Serangan Saudi ke Yaman itu telah dilakukan sejak tahun 2015. Saat itu, Biden adalah wakil presiden, dan ia juga terlibat dalam keputusan mendukung Saudi menyerang Yaman itu. (os/editorial/liputanislam)