London, LiputanIslam.com –Presiden AS Joe Biden akan sangat sulit mengubah kebijaknnya terhadap Arab Saudi, meskipun ia tahu bahwa Saudi adalah pelanggar HAM berat, dan meskipun dalam kampanyenya, Biden mengecam Trump atas sikap acuhnya terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan Arab Saudi. Demikian disampaikan oleh jurnalis BBC, Frank Gardner, dalam sebuah artikel yang dibuat di situs berita BBC Selasa (3/2/2021).
Menurut Gardner, jika konsisten dengan janji kampanyenya, Biden harusnya mengubah total kebijakannya terhadap Arab Saudi, termasuk yang terkait dengan petualangan perang Saudi di Yaman. Ditambahkan Gardner, perubahan total dalam kebijakan ini juga seharusnya diambil mengingat Partai Demokrat dikenal dengan perhatiannya terhadap masalah-masalah HAM, sedangkan rezim yang berkuasa di Arab Saudi terbukti melakukan sejumlah pelanggaran HAM.
Gardner menyinggung tuduhan tim kampanye Biden semasa pilpres yang menyatakan bahwa Trump, selama masa pemerintahannya, menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan mengulur-ulur waktu perang yang menimbulkan malapetaka di Yaman. Gara-gara itulah, perang selama enam tahun itu menewaskan puluhan ribu orang.
Tim baru yang berkuasa di Gedung Putih sendiri memang telah berjanji untuk mengubah total hubungannya dengan Arab Saudi dengan mengedepankan hak asasi manusia. Biden mengisyaratkan bahwa pemerintahannya akan mengakhiri bantuan militer Amerika Serikat (AS) untuk perang pimpinan Arab Saudi di Yaman. Diberitakan bahwa hanya satu pekan setelah dilantik, Biden mengambil sejumlah kebijakan baru, di antaranya adalah soal penjualan senjata miliaran dolar ke Arab Saudi dan kepada Uni Emirat Arab. Menurut keputusan batru tersebut, tindakan ini diambil sementara waktu sambil menunggu peninjauan ulang.
Hanya saja, Gardner juga menyangsikan bahwa kebijakan tersebut berjangka panjang, atau hanya sesaat saja, yaitu hanya untuk menciptakan citra bahwa Demokrat memang masih konsen terhadap isu-isu HAM. Bagaimanapun juga, menurut Gardner, di antara negara-negara Arab Teluk, Arab Saudi adalah sekutu terdekat bagi AS. Bagi AS, Saudi adalah sekutu strategis penting dalam menghadapi apa yang disebut sebagau perluasan milisi dukungan Iran di wilayah Timur Tengah. Juga patut dicatat bahwa apa yang disebut dengan ‘bantuan-keamanan’ kepada Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya, itu tak lain adalah masalah bisnis, di mana Arab Saudi yang dikatakan sebagai penerima bantuan terbesar militer AS, sebenarnya merujuk kepada fakta bahwa Arab Saudi adalah pembeli terbesar senjata AS.
Gardner mengutip Stockholm Institute of Peace Research Institute (Sipri), yang mengumumkan bahwa selama periode 2015-2019, Arab Saudi adalah importir senjata terbesar di dunia, dan sebagian besar senjata yang dibeli oleh Saudi itu berasal dari AS. Persenjataan Barat, termasuk dari Inggris, telah digunakan untuk mengebom berbagai sasaran di Yaman.
Menariknya, kebijakan AS terhadap Saudi itu dimulai tahun 2015, di mana AS masih dipimpin oleh duet Barack Obama – Joe Biden sebagai presiden dan wakil presiden. Untuk itulah, seperti yang dikatakan Andrew Smith dari Campaign Against the Arms Trade (CAAT) yang berbasis di Inggris, diperlukan sikap yang lebih tegas dibandingkan sikap Biden sebagai wapres di masa pemerintahan Obama agar bisa tercipta perubahan. “Banyak penjualan senjata dimulai di bawah kekuasaan Obama,” kata Smith.
Pesimisme atas terjadinya perubahan itu juga muncul mengingat bahwa segala macam kebijakan luar negeri AS sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sangat sangat dominan di AS, yaitu kalangan pebisnis. Mereka menguasai mayoritas industri strategis AS, termasuk industri senjata. Karena itu, meskipun ada niat yang telah disampaikan oleh pemerintahan Biden, dipastikan akan muncul suara-suara dari kalangan pelobi senjata berpengaruh di AS yang menyerukan pendekatan berhati-hati terhadap Arab Saudi. (os/BBC)