Washington, LiputanIslam.com –Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa negaranya juga akan memantau respon negara-negara tetangga Myanmar terkait dengan krisis yang terjadi di Myanmar. Seperti yang dilansir Antara, Biden, Senin (1/2/2021) mengatakan bahwa seluruh masyarakat internasional harus bertindak untuk menyelamatkan demokrasi di negara Asia Tenggara tersebut. Ia juga menambahkan bahwa AS akan mencatat, siapa saja yang bersama rakyat Myanmar di masa-masa sulit ini.
Menurut Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki, pernyataan Biden itu itu ditujukan kepada negara-negara tetangga Myanmar. Menurutnya, AS telah melakukan percakapan intensif dengan sekutu-sekutunya mengenai situasi di Myanmar. Saat media bertanya, apakah akan ada langkah selain sanksi yang tengah dipertimbangkan, Psaki enggan memberikan jawaban.
Sebelum ini, Biden telah mengutuk penahanan pemimpin terpilih dan peraih Nobel Aung San Suu Kyi dan menyebutnya sebagai ‘serangan langsung terhadap peralihan negara menuju demokrasi dan kekuasaan berdasar hukum.’ Biden mengancam akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar menyusul kudeta oleh para pemimpin militer negara itu.
Secara terpisah, anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat Robert Menendez menyampaikan saran kepada pemerintahnya, dan juga kepada negara-negara lain, agar menjatuhkan sanksi ekonomi kepada rezim militer Myanmar, sampai Junta iliter mundur dari kekuasaan dan membebaskan para pemimpin terpilih.
Menendez juga secara terbuka kembali mengungkit isu Rohinghya. Ia menuding militer Myanmar melakukan genosida terhadap etnis Rohingya dan kelompok minoritas lainnya di negara tersebut. Pemerintah Amerika Serikat sendiri hingga kini belum menetapkan kekerasan terhadap muslim Rohingya sebagai aksi genosida.
Kecaman terhadap junta militer Myanmar juga disampaikan tokoh Republik di Senat AS, Mitch McConnel. Ia mengatakan bahwa militer Myanmar telah melakukan tindakan mengerikan yang harus direspons secara tegas. “Pemerintahan Biden harus mengambil sikap yang kuat. Semua negara demokrasi di seluruh dunia juga harus mengutuk serangan otoriter terhadap demokrasi,” tambah McConnell.
Sejauh ini kecaman terhadap militer Myanmar hanya datang dari negara-negara Barat dan kelompok hak asasi manusia (HAM). Tiongkok yang berbatasan langsung dengan Myanmar hanya mengatakan akan terus memantau perkembangan situasi. Beijing selama ini diketahui memiliki hubungan baik dengan militer Myanmar.
Indonesia sampai sejauh ini juga belum mengeluarkan pernyataan apapun. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana juga menyarankan agar pemerintah Indonesia menahan diri dengan tidak mengeluarkan pernyataan apa pun terkait kudeta militer di Myanmar, karena kasus ini lebih sebagai masalah politik internal dalam negeri Myanmar, dan Indonesia sebaiknya tidak melakukan campur tangan atas urusan dalam negeri negara lain. Hikmahanto mengatakan, posisi Indonesia sebaiknya cukup mengamati perkembangan situasi di Myanmar. (os/antara/kompas)