LiputanIslam.com –Kekalahan Trump dalam pemilu AS menciptakan masalah yang rumit bagi Arab Saudi. Selama empat tahun memerintah, Trump banyak menerima apa yang disebut sebagai “cek kosong” dari penguasa Arab Saudi, yang secara “de facto” dipegang oleh Putera Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MbS). Melalui serangkaian loby, persuasi, hingga menciptakan ilusi ancaman, Trump berhasil mendapatkan sejumlah konsesi dari MbS dengan imbalan yang tidak begitu jelas. Kini, setelah Trump kalah, apa yang dijanjikan oleh Trump sebagai imbalan dari AS kepada Saudi menjadi kian tak jelas.
Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan memang terdengar optimis terkait dengan hubungan Riyadh-Washington di bawah Presiden Joe Biden, saat ia diwawancarai oleh Chanel Al-Arabiya. Hanya saja, kekhawatiran para pemimpin Saudi, terutama Putra Mahkota MbS, tentang maraknya kritik cek kosong Trump untuk penguasa Riyadh, cukup terlihat jelas.
Beredar rumor kuat bahwa Arab Saudi merencanakan rekonsiliasi dengan Qatar sebagai akibat dari hancurnya mimpi MbS pasca kemenangan Biden. Qatar sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator bagi Saudi dan Iran agar kedua negara itu melakukan dialog. Tentu saja, Qatar hanya akan bisa menjadi mediator jika negara itu terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi dengan Saudi.
Masalah lain Saudi adalah perang Yaman dan sikap terhadap Iran. Mengenai perang Yaman, Riyadh memang belum menunjukkan keseriusannya untuk segera melakukan negosiasi dengan Sana’a, meskipun Saudi makin terlihat putus asa dengan petualangan militer mereka selama lima tahun ini. Situasinya memang cukup rumit. Dengan ditetapkannya Ansarullah sebagai organisasi teroris internasional oleh AS di akhir pemerintahan Trump, Arab Saudi seolah-olah dipaksa untuk terus melanjutkan perang. Saudi kini dilarang oleh AS untuk berdialog dengan Ansarullah. Padahal, dengan fakta di lapangan bahwa Ansarullah semakin kuat dan semakin tak mungkin untuk ditundukkan, satu-satunya cara untuk menghentikan perang hanyalah bernegosiasi dengan Ansarullah.
Perang dengan Yaman sendiri saat ini telah menjadi salah satu faktor utama krisis ekonomi yang melanda Arab Saudi, selain tentunya faktor harga minyak yang jatuh serta tidak adanya pemasukan devisa dari haji dan umrah akibat pandemi. Perang Yaman telah memaksa MbS mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjual sebagian dari saham Aramco. MbS juga mengeluarkan kebijakan kenaikan pajak dan juga menindak beberapa bangsawan kaya yang berujung pada penyitaan aset dan uang tunai mereka.
Terkait dengan Iran, Arab Saudi juga terlihat kebingungan. Di satu sisi, Saudi melalui Menlu Faisal berbicara tentang pendekatan pro-negosiasi dan dialog dengan Iran. Akan tetapi, di sisi lain, Riyadh terus menebar kampanye anti Iran dan terus menuduh Iran sebagai ancaman bagi perdamaian Timur Tengah. Narasi anti Iran memang merupakan ciri khas yang sudah ditunjukkan MbS sejak ia resmi menjadi putera mahkota, dan hal ini juga merupakan kebijakan khas Trump terkait Iran. Harus diingat bahwa di masa Trump-lah, AS secara sepihak merobek-robek perjanjian nuklir Iran, dan langkah AS itu didukung sepenuhnya oleh MbS (dan tentunya Israel). Trump jugalah yang memerintahkan teror terhadap Jenderal Qassem Soleimani.
Perlu dicatat bahwa selain masalah Qatar, Yaman, dan Iran, ada sejumlah isu krusial lainnya yang saat ini sulit untuk ditebak arah kebijakan luar negerinya, yaitu soal normalisasi hubungan dengan rezim Israel serta soal rivalitas Saudi dengan Turki. Semuanya sangat bergantung kepada arah kebijakan AS. Kini, Arab Saudi hanya bisa menanti dan berharap-harap cemas terhadap perubahan apa yang diambil AS di bawah rezim barunya. Jika AS masih melanjutkan gaya-gaya Trump, sudah terbukti bahwa kebijakan itu telah membuat sejumlah negara Teluk, termasuk Saudi, terperosok dalam kubangan masalah. (os/editorial/liputanislam)