Washington, LiputanIslam.com–Hanya beberapa hari menjelang diganti, Presiden AS Trump masih sempat mengalami pemakzulan oleh DPR. Dalam pemungutan suara yang dilaksanakan Rabu (13/1/2021) waktu setempat, mayoritas anggota DPR (termasuk 10 anggota Partai Republik) menyatakan persetujuannya terkait dengan pencopotan Trump.
Sumber CNN di Gedung Putih yang mengatakan bahwa Donald Trump sangat marah ketika mengetahui bahwa salah seorang penggagas pemakzulan itu adalah anggota DPR dari Republik yang merupakan kawannya sendiri, yaitu Liz Cheney (Republikan DPR nomor 3). Trump menyebut Cheney telah mengkhianati kepresidenannya. Meskipun disebut-sebut marah, dalam sebuah video, Trump meminta pendukungnya agar tetap tenang dan tidak melakukan kerusuhan. Dalam video resminya itu, Trump sama sekali tidak menyinggung masalah pemakzulan terhadap dirinya itu.
Anggota Kongres dari Partai Republik Amerika Serikat Liz Cheney secara terbuka mengumumkan bahwa dia memberikan suara untuk memakzulkan Presiden Donald Trump setelah penyerbuan Capitol AS oleh para pendukungnya. Aksi ini disebutnya merupakan pembelotan terbesar di Partai Republiknya. Cheney mengatakan bahwa tidak pernah ada pengkhianatan yang lebih besar oleh presiden Amerika Serikat terhadap jabatannya dan sumpahnya kepada Konstitusi, seperti yang ditunjukkan Trump dalam kasus kerusuhan yang menewaskan lima orang itu. Pemimpin Senat Republik Mitch McConnell, salah seorang sekutu penting Trump juga diberitakan tidak menentang pemakzulan.
Meskipun demikian, peluang Trump untuk betul-betul diberhentikan dari jabatan kepresidenan sepertinya akan mentah, mengingat Senat AS, yang dikuasai Republik belum mengambil keputusan apakah akan melakukan persidangan pemakzulan Trump atau tidak. Mitch McConnel meskipun tidak menentang proses pemakzulan di DPR, mengatakan bahwa secara teknis, sidang pemakzulan tahap berikutnya di Senat sulit untuk digelar, karena Senat menjadwalkan kembali sidang reguler pada tanggal 19 Januari, dan itu hanya berjarak satu hari sebelum Trump resmi diganti Biden.
McConnel mengatakan, “Mengingat aturan, prosedur, dan preseden Senat yang mengatur persidangan pemakzulan presiden, tidak ada kemungkinan bahwa pengadilan yang adil atau serius dapat diselesaikan sebelum Presiden terpilih Biden dilantik minggu depan.”
Proses pemakzulan seorang presiden di AS harus melalui dua tahap. Setelah lolos dari DPR, keputusan pemakzulan itu harus dibawa ke Senat, untuk mendapatkan persetujuan lebih dari 2/3 anggota Senat AS. (os/AFP/CNN)