Jakarta, LiputanIslam.com –Tim Advokasi Front Pembela Islam terkait kasus tewasnya enam orang laskar FPI menyesalkan Komnas HAM yang hanya merekomendasikan pengadilan pidana, bukan pengadilan HAM, untuk kasus tersebut. Hal itu disampaikan Tim Advokasi dalam sebuah keterangan tertulis Jumat (8/1/2020). Pernyataan itu disampaikan menanggapi keterangan yang disampaikan Komnas HAM sebelumnya.
Sebelumnya, Komnas HAM menyatakan bahwa terjadi pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya empat dari enam laskar FPI. Menurut Komnas HAM, empat dari enam laskar FPI tewas ketika mereka sudah berada dalam penguasaan aparat kepolisian. Keempatnya masih dalam keadaan hidup saat diamankan aparat, namun selanjutnya ditemukan tewas. Ini, menurut Komnas HAM, adalah pelanggaran HAM. Akan di sisi lain, Komnas HAM tidak merekomendasikan diselenggarakannya pengadilan HAM untuk menyelidiki lebih jauh kasus tersebut, melainkan hanya pengadilan pidana biasa. Dengan demikian, pengusutan atas kasus ini lebih lanjut kembali diserahkan kepada pihak kepolisian.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Tim Advokasi menyampaikan penyesalannya. Mereka menyesalkan konstruksi peristiwa tembak menembak yang sumber informasinya hanya berasal dari satu pihak, yaitu pelaku (kepolisian). Menurut Tim Advokasi, Komnas HAM terkesan melakukan ‘jual beli nyawa’, yaitu pada satu sisi memberikan legitimasi atas penghilangan nyawa terhadap 2 korban lewat konstruksi narasi tembak menembak yang sesungguhnya masih patut dipertanyakan karena selain hanya dari satu sumber, juga banyak kejanggalan dalam konstruksi peristiwa tembak menembak tersebut. Akan tetapi, di sisi lain, Komnas HAM RI ‘bertransaksi nyawa’ dengan menyatakan empat orang sebagai korban pelanggaran HAM.
Sementara itu, pihak kepolisian juga memberikan respon terkait dengan temuan dan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tersebut denga cara membentuk tim khusus.
Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono melalui keterangan tertulis, Jumat (8/1/2021), mengatakan, “Kapolri Jenderal Idham Azis merespons dengan menginstruksikan pembentukan tim khusus (Bareskrim Polri, Divisi Hukum Polri, dan Divisi Propam Polri) untuk menindaklanjuti temuan dari Komnas HAM.”
Menurut Argo, tim khusus ini nantinya akan bekerja secara maksimal. Kepolisian juga akan mengusut secara terbuka dan profesional kemungkinan adanya oknum dihubungkan dengan penemuan Komnas HAM. (os/detik/kompas)