LiputanIslam.com –Situasi politik di Bahrain masih terus memburuk di tengah-tengah pandemi dan isu panas normalisasi hubungan dengan Israel. Bulan Februari tahun ini akan menjadi tahun kesepuluh gerakan perlawanan kelompok oposisi yang dipimpin oleh Shekh Ali Salman. Beberapa daerah di kerajaan Bahrain saat ini terus bergolak karena menjadi ajang demonstrasi dukungan sebagian rakyat terhadap perlawanan oposisi.
Sejak Rabu lalu (30 Desember), penduduk Desa Al-Dair turun ke jalan mendukung demonstrasi damai. Mereka meneriakkan yel-yel tuntutan agar Syeikh Ali Salman yang merupakan Pemimpin Masyarakat Islam Nasional Al-Wifaq dilepaskan dari penjara. Syeikh Ali Salman sudah mendekam di penjara selama enam tahun, sejak ia ditangkap tanggal 28 Desember 2014.
Para pengnjuk rasa juga mengatakan bahwa mereka telah menerima pesan politik Syeikh Ali Salman untuk terus menggelorakan protes atas represi yang dilakukan kerajaan Bahrain kepada rakyatnya. Pengunjuk rasa mengatakan bahwa demo-demo akan terus dilakukan sampai tuntutan mereka dipenuhi, keadilan bagi rakyat Bahrain. Mereka menuntut referendum bagi terbentuknya sebuah konstitusi, di mana ada pembatasan terhadap kekuasaan raja serta pemisahan kekuasaan.
Syeikh Ali Salman menyampaikan seruannya melalui sebuah pesan suara yang ia sampaikan pada tanggal 27 Desember dari tempat ia dipenjara, yaitu Pusat Penjara Jau. Ia mengatakan bahwa pemenjaraan tak akan membuatnya menghentikan langkah-langkah untuk memimpin gerakan rakyat. Ia menyatakan tak menyesali langkah-langkahnya yang mengantarkannya ke dalam penjara
Mengomentari protes protes yang terus berlanjut, Deputi Sekretaris Jenderal Al-Wifaq, Sheikh Hussein Al-Daihi, mengatakan bahwa rakyat Bahrain tidak akan pernah menerima apa yang ia sebut sebagai “penghinaan”. Menurutnya, rezim Khalifa yang tengah berkuasa di negara itu tidak pernah mendengar suara-suara yang menyerukan keadilan, kebebasan, dan demokrasi. Sikap rezim itu berlanjut ditunjukkan dengan membuat tuduhan tak berdasar terhadap Sheikh Salman untuk menutup mulut para pengunjuk rasa pro-reformasi.
Sheikh Al-Daihi juga mengkritisi pemerintahan yang telah berkompromi dengan rezim Zionis dan mengaitkan langlah normalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara dengan langkah-langkah rezim tersebut dalam menindas rakyat Bahrain. Menurutnya, Dunia tahu bahwa tuntutan rakyat Bahrain adil dan benar; dan upaya yang dilakukan rakyat Bahrain itu pada dasarnya adalah langkah-langkah untuk memberikan solusi yang berasal dari rakyat Bahrain sendiri.
Sambil menyoroti pentingnya komunitas internasional untuk memikul tanggung jawabnya terhadap rakyat Bahrain, Al-Daihi menegaskan bahwa bahwa oposisi Al-Khalifa tidak akan berhenti mendorong reformasi negara. Solusinya adalah membebaskan Syekh Salman dari penjara, karena dia adalah pembela kebenaran dan dan tak akan pernah menyerah dalam melakukan perlawanan.
Sejauh ini, berbagai laporan menyatakan bahwa tuntutan dari kelompok oposisi diabaikan oleh rezim Khalifa. Tuntutan perundingan oleh para pengunjuk rasa selama satu dekade terakhir dihadapi dengan tindakan keras dan tekanan keamanan yang meningkat.
Bulan lalu, situs web Voice of Manama melaporkan bahwa “Salam untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (SALAM DHR) dan Pusat Hak Asasi Manusia Bahrain telah memperingatkan situasi krisis di mana berlanjutnya pelanggaran berat hak asasi manusia di negara itu oleh rezim Khalifa. Pernyataan kedua kelompok HAM tersebut juga mengingatkan tentang marginalisasi warga negara, pembubaran lembaga politik dan hukum, pencabutan kewarganegaraan ratusan warga negara, pencabutan hak politik ribuan warga negara (seperti kandidasi dalam pemilu), serta putusan eksekusi yang tidak adil.
Sementara itu, situasi para tahana politik di Bahrain dilaporkan menjadi jauh lebih buruk dari sebelumnya. Selain Syekh Salman, sekretaris jenderal Gerakan Haq Hasan Mushaima dan aktivis geralan rakyat seperti Abdulhadi al-Khawaja, Abdulwahab Hussein, Abduljalil al-Sankis, dan Nabil Rajab juga termasuk di antara para tahanan politik yang harus mendekam dalam penjara atas tuduhan kejahatan politik.
Kerajaan juga mencabut kewarganegaraan pemimpin spiritual Syiah Bahrain Sheikh Issa Qassem dan dengan demikian memaksanya keluar dari negara itu. Kelompok-kelompok hak asasi secara khusus memperingatkan tentang kesehatan para lansia dan tahanan politik yang sakit termasuk Mushaima dan al-Khawaja.
Krisis politik di Bahran ini berlangsung di tengah-tengah kondisi sosial ekonomi negara-negara Teluk yang terus memburuk akibat pandemi. Sebagaimana diketahui bahwa harga minyak dunia masih belum stabil akibat akibat lesunya permintaan minyak dari pasar dunia. Sementara itu, Bahrain adalah salah satu negara Teluk yang pendapatan negaranya sepenuhnya bergantung kepada penjualan minyak.
Pemerintahan Bahrain juga disorot oleh kalangan dan dan luar negeri gara-gara keputusan negara itu untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Zionis Israel. Berbagai unsur di dalam negeri menyebut langkah pemerintah sebagai hal yang memalukan dan pengkhianatan terhadap rakyat Palestina.
Bahrain adalah negara monarki yang dipimpin oleh keluarga Alu Khalifa yang bernazhab Sunni. Mayoritas warga negara Bahrain (80%) adalah penganut Syiah. Sejak sepuluh tahun lalu, warga Syiah menuntut perubahan konstitusi yang memberikan warga Syiah kesempatan untuk mengelola pemerintahan. (os/alwaght)