Washington, LiputanIslam.com—Menlu AS Mike Pompeo mengumumkan bahwa AS sudah memulai proses pendirian konsulat di Sahara Barat setelah pemerintah Presiden Donald Trump mengakui kadaulatan Moroko di kawasan itu pasca normalisasi dengan Israel.
“Segera, kami akan meresmikan presence post (fasilitas diplomatik kecil) virtual untuk Sahara Barat, dengan fokus pada mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial, yang akan segera diikuti oleh konsulat yang berfungsi penuh,” kata Pompeo dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (24/12).
“Presence post virtual ini akan dikelola oleh Kedutaan Besar AS di Rabat,” tambahnya.
Ia pun menegaskan bahwa Washington akan terus mendukung negosiasi politik untuk menyelesaikan sengketa teritorial puluhan tahun antara Maroko dan Front Polisario yang didukung Aljazair dan pro-kemerdekaan dalam kerangka rencana otonomi Maroko.
Maroko dan Israel sepakat pada 10 Desember untuk menormalisasi hubungan diplomatik yang ditengahi oleh AS. Maroko pun menjadi negara Arab keempat tahun ini yang mencapai kesepakatan yang sama setelah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan.
Trump meresmikan perjanjian itu melalui panggilan telepon dengan Raja Maroko Mohammed VI. Sebagai bagian dari perjanjian, presiden AS setuju untuk mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat.
Namun, Aljazair menolak langkah AS itu karena dianggap akan merusak upaya penyelesaian konflik di wilayah gurun itu.
Menurut Kementerian Luar Negeri Aljazair, keputusan AS itu tidak memiliki efek hukum karena bertentangan dengan resolusi PBB, terutama resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Sahara Barat. Selain itu, pengakuan AS itu akan merusak upaya de-eskalasi. (ra/presstv)