Ramallah, LiputanIslam.com—Rezim Israel telah menyetujui pembangunan 2.200 unit pemukiman ilegal di Tepi Barat kurang dari sebulan setelah kesepakatan normalisasi dengan UEA dan Bahrain yang diklaim akan menghentikan rencana aneksasi.
Duta Palestina untuk PBB Riyad Mansour pun mengatakan bahwa Palestina telah mengirimkan memo kepada Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk memprotes keputusan ini.
Sejumlah pengamat menyebut keputusan ini keluar akibat tekanan yang dihadapi PM Israel Netanyahu dari berbagai pihak setelah lebih dari delapan bulan membekukan pembangunan pemukimanan di Tepi Barat.
Netanyahu dinilai tengah berupaya menenangkan para pemimpin pemukiman yang frustrasi atas kesepakatan normalisasi.
Menurut laporan dari organisasi anti-pemukiman, pembangunan ribuan unit pemukiman ilegal ini akan menjadi yang terbesar selama satu dekade terakhir.
Palestina sendiri menilai dimulainya kembali aktivitas permukiman ini bukan hanya menjadi tamparan bagi UEA dan Bahrain, tetapi juga merupakan tantangan dan pelanggaran besar resolusi PBB yang akan menghancurkan harapan bagi solusi dua negara. (ra/presstv)