LiputanIslam.com – Mustapha Adib mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri Libanon setelah gagal membentuk pemerintahan baru. Hal ini mengindikasikan beberapa persoalan mendasar. Pertama, sektarianisme lebih kuat daripada inisiatif Prancis untuk Libanon. Kedua, Presiden Prancis Emmanuel Macron kurang memahami konstalasi dan krisis politik Libanon. Ketiga, korupsi sudah menjadi candu bagi banyak politisi Libanon sehingga tak akan tersembuhkan kecuali dengan pemberantasan hingga ke akarnya. Keempat, terancamnya kawasan Timteng oleh perang yang diinginkan oleh AS.
Macron memperlakukan Libanon sebagai negara bekas jajahan Prancis dan kemudian mendesak Adib membentuk pemerintahan sesuai spesifikasi Prancis, seolah Libanon bukan bagian dari kawasan membara Timteng. Akibatnya, dia gagal, terlepas dari berbagai faktornya yang telah diumumkan secara resmi.
Libanon tetap menjadi ajang konflik kepentingan Iran, Prancis, dan AS. Prancis mengharapkan stabilitas Libanon meski pada levelnya yang terendah supaya pengaruh Prancis tetap terjaga. AS sebaliknya, ingin memperuncing konflik sektarian dan menambah penderitaan hidup rakyat Libanon agar dapat ditundukkan dan senjata kelompok pejuang Hizbullah dapat dilucuti, baik secara damai maupun perang. Sedangkan Iran tidak ingin kehilangan pengaruhnya di kawasan terpenting pesisir Laut Mediteranian, dan tak ingin pula membiarkan Israel berkeliaran di kawasan itu dengan stabil dan aman.
AS membuat stabilitas di Libanon seolah barang terlarang. Satu-satunya yang diperbolehkan di sana hanya perang saudara, atau ketundukan mutlak kepada persyaratan AS. Jadi, duduk persoalan yang sebenarnya bukan perselisihan di kementerian keuangan, ataupun pengajuan nama para menteri oleh faks-faksi politik yang ada, melainkan campur tangan pihak-pihak luar negeri dengan proksi masing-masing agar Libanon dapat menambah parahnya carut marut Timteng.
Libanon sedang menjalani skenario seperti yang dialami Irak, Suriah, Libya, atau bahkan nanti Yaman, yaitu skenario “roti dibayar perlucutan senjata”, yang jika tidak demikian maka resikonya adalah kelaparan, peledakan, pembunuhan, dan terbentuknya sekat-sekat kekuasaan berbasis sektarianisme.
Bukanlah kebetulan belaka ketika delegasi AS semisal David Hill dan David Schenker mendatangi Beirut segera setelah Macron meninggalkannya. Delegasi itu menemui para proksinya dan mengajukan program-program kerja untuk menggembosi insiatif Macron.
Di sisi lain, Raja Salman bin Abdulaziz tiba-tiba melontarkan pernyataan pedas tentang iran dan Hizbullah dalam pidatonya di depan Majelis Umum PBB beberapa hari lalu. Hal ini juga menjadi latar belakang kegagalan Adib membentuk pemerintahan sehingga Libanon kini mengarah kepada anarkisme dan kevakuman konstitusi. Adib sendiri oleh mantan perdana menteri Saad al-Hariri disebut sebagai utusan Saudi di Libanon.
Salman tampak klop dengan agenda AS ketika mengklaim bahwa ledakan besar di pelabuhan Beirut merupakan ulah Hizbullah untuk mendominasi pengambilan keputusan politik di Libanon, dan diapun menuntut perlucutan senjata Hizbullah dengan dalih demi mewujudkan keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan. Dengan klaim demikian, Salman tak ubahnya dengan memberi lampu hijau dan menghasut para sekutu dan agen Saudi di Libanon agar bergerak mengacaukan inisiatif Prancis.
Kawasan Timteng kian membara dan bahkan menjurus pada perang terutama menjelang pilpres AS. Banyak pengamat di Barat menilai Trump yang kecil peluangnya untuk memenangi pilpres itu dapat menyerang Iran kapanpun, juga Libanon yang menjadi basis sekutu tangguh Iran, Hizbullah, serta berbatasan dengan Suriah dan Israel (Palestina pendudukan 1948).
AS di Timteng berobsesi menobatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai kaisar tanpa tanding. Karena itu Libanon tak pernah luput dari upaya pengacauan AS sehingga Presiden Libanon Michel Aoun tampaknya beralasan ketika menyebut negaranya sedang bergerak menuju neraka. (mm/raialyoum)