LiputanIslam.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta penyelenggara pemilihan baik itu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu di daerah untuk menindak tegas bagi bakal pasangan calon (bapaslon) yang tidak mematuhi protokol COVID-19 saat pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020.
Bahkan, penyelenggara pemilihan bisa memberikan sanksi berupa diskualifikasi dari pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada Serentak) 2020, kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Kemendagri, Bahtiar, di Jakarta, Senin (7/9).
Menurut Bahtiar, aturannya sudah jelas, bahwa protokol kesehatan harus diterapkan secara disiplin dalam setiap tahapan pilkada, termasuk saat pendaftaran bapaslon. Oleh karena itu, jika ada yang melanggar, mesti ada sanksi untuk efek jera.
“Aturannya sudah sangat jelas. Jadi bagi yang melanggar protokol kesehatan harus mendapatkan sanksi. Saya usulkan agar KPU, Bawaslu diskualifikasi bakal pasangan calon yang tak peduli protokol kesehatan COVID-19,” ucap Bahtiar menegaskan.
Menurutnya, sebenarnya aturan penerapan protokal COVID-19 tercantum pada PKPU Nomor 6 tahun 2020. Didalam pasal 50 ayat 3 disebutkan pendaftaran bapaslon hanya dihadiri oleh ketua atau sekretaris partai politik pengusul bapaslon.
“Jadi sekali lagi di dalam aturan PKPU, ditegaskan pendaftaran bapaslon hanya dihadiri oleh ketua dan sekretaris partai politik pengusul dan atau bapaslon perseorangan,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mencatat, sebanyak 141 bakal pasangan calon diduga melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19.
Baca juga: Hanya Satu Paslon, KPU Kota Semarang Perpanjang Masa Pendaftaran Pilkada 2020
Fritz menegaskan, Bawaslu akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran dengan dua hal. Pertama, Bawaslu akan memberikan saran perbaikan atau teguran.
Kedua, Bawaslu bakal melaporkan bapaslon yang melanggar protokol kesehatan kepada pihak pihak lain yang berwenang seperti kepolisian. (Ay/Antara/Tribunnews)