Tel Aviv, LiputanIslam.com–Pengadilan Tinggi Israel menolak petisi dari badan bantuan hukum, Adalah, yang menuntut Layanan Penjara Israel (IPS) memberlakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di penjara Gilboa yang penuh sesak oleh tahanan politik Palestina.
Di penjara Gilboa, terdapat 30 sipir penjara dan tujuh tahanan Palestina yang terinfeksi. Sementara itu, 489 sipir 58 tahanan dikarantina.
Dalam putusan pengadilan pada Kamis (23/7) malam, para tahanan Palestina disebut tidak berhak mendapatkan proteksi social distancing.
“Putusan pengadilan telah membebaskan IPS dari kewajiban untuk mempertahankan atau bahkan memperjuangkan kondisi social distancing yang aman di sel-sel ‘tahanan keamanan’ Palestina. Ini bertentangan dengan protokol kesehatan dasar COVID-19 yang diberlakukan oleh otoritas penjara di seluruh dunia,” tegas Adalan dalam sebuah pernyataan.
Pasca persidangan tersebut, Jaksa Adalah, Myssana Morany, menyebut pihak berwenang Israel seharusnya berdiri bersama-sama untuk melindungi orang-orang yang kesehatannya terancam.
Dia melanjutkan, “Kami, sebaliknya, malah menjadi sasaran argumen absurd yang menyamakan penjara dengan ruang keluarga, sementara tahanan terus dipaksa melakukan kontak sehari-hari dengan penjaga yang berpotensi terkena COVID-19 di luar dinding penjara.”
Saat ini, terdapat lebih dari 5.000 warga Palestina, termasuk banyak perempuan dan anak-anak, yang ditahan di penjara-penjara Israel. (ra/palestinechronicles)