LiputanIslam.com — Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mardani Ali Sera setuju terkait dorongan sejumlah pihak terhadap DPR, pemerintah, KPU, dan Bawaslu untuk membuat aturan larangan mantan pecandu narkoba maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020.
“Ini jadi masukan untuk Komisi II dalam memformulasi pasal terkait syarat bebas narkoba,” ujar Mardani kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (17/7).
Menurut dia, Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai aturan tentang syarat pencalonan pilkada perlu diperjelas secara komprehensif dan gamblang.
Mardani menambahkan semua calon kepala daerah yang bakal berlaga pada pesta dan hajatan demokarasi lima tahunan daerah nanti harus dipastikan tidak pernah terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
“Semua calon mesti bersih fisik dan moralnya,” katanya.
Baca juga: Pagi Hari, Rupiah Tembus Rp. 14.657 per Dolar AS
Sebelumnya, MK telah memutuskan mantan pengguna narkoba dilarang menjadi calon kepala daerah. Hal itu sejalan dengan penolakan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pilkada 2020 yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Nomor 10/2016.
Pasal itu melarang seseorang dengan catatan perbuatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Adapun perbuatan tercela yang dimaksud adalah judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina. (Ay/Antara/Merdeka)
LiputanIslam.com —