Jakarta, LiputanIslam.com–Baru-baru ini, LI menemukan bahwa dua halaman situs Kementerian Luar Negeri RI yang berisi pernyataan pro-Palestina hilang.
Halaman pertama yang hilang berisi pernyataan kecaman keras Indonesia terhadap pembukaan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem.
Amerika resmi membuka kedutaannya di Yerusalem pada tanggal 14 Mei 2018 sesuai keputusan Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Lewat pernyataan yang dipublikasikan di situs, Kemenlu menyebut langkah AS tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, serta mengancam proses dan perdamaian di Timur Tengah. Mereka juga mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB segera bersidang untuk mengambil sikap dan langkah yang tegas.
Pernyataan ini sempat dikutip oleh CNN sebagai berikut.
“Indonesia mendorong negara-negara anggota PBB lainnya untuk tidak mengikuti langkah Amerika Serikat,” demikian pernyataan Kemlu RI, Selasa (15/5/18).
LI berusaha melacak pernyataan tersebut di website Kemenlu, namun press rilis itu telah hilang dengan tulisan “404 error, maaf halaman tidak ditemukan.”
Kemudian, di waktu yang sama, warga Palestina memprotes pembukaan kedutaan AS di Yerusalem, di tengah peringatan 70 tahun Hari Nakba, atau “Hari Bencana” yang menandai dimulainya penjajahan Israel terhadap warga Palestina. Dalam aksi demo itu, puluhan warga Palestina tewas dan 2.400 luka-luka dalam bentrokan dengan tentara Israel di Jalur Gaza.
Pasca kejadian ini, Kemenlu RI juga mengunggah pernyataan sikap terhadap Israel. Hal ini juga diberitakan oleh CNN sebagai berikut.
“Pemerintah dan bangsa Indonesia sangat terluka dan menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban sipil termasuk anak-anak Palestina yang sedang berdemo di perbatasan antara Gaza-Israel,” kata Kementerian Luar Negeri RI lewat situs resminya, Selasa (15/5).
“Indonesia mengecam keras aksi kekerasan yang berlebihan dan penembakan yang dilakukan tentara Israel kepada warga sipil Palestina.”
Selain mengencam, Kemenlu juga meminta Dewan Keamanan PBB segera bersidang untuk mengambil langkah dan melakukan investigasi internasional secara independen, agar semua pelaku bertanggung jawab atas tindakan kekerasan terhadap warga Palestina tersebut.
Namun, lagi-lagi, saat LI melacak di website Kemenlu, press rilis itu telah raib dengan tulisan “404 error, maaf halaman tidak ditemukan.”
Berikut ini tautan ke kedua halaman situs:
- Response on the Opening of the US Embassy in Jerusalem https://t.co/Sr6J0JHLy8
- Indonesia Strongly Condemns the Killing of Palestinian Demonstrators by
Israeli Soldiers https://t.co/DPpqkwckgf
Redaksi LI belum menemukan penjelasan apapun tentang penghapusan ini. Tapi, sungguh aneh bila web resmi sebuah kementerian juga “disensor”, bukan?
Penyensoran Sistematis terhadap Narasi Pro-Palestina
Belum lama ini, super model Amerika kelahiran Palestina, Bella Hadid, menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, foto paspor ayahnya yang ia unggah di Instagram Story sebagai wujud kebanggaannya menjadi keturunan Palestina, dihapus oleh Instagram. Bella pun mengecam perusahaan media sosial itu karena ia merasa tidak diizinkan menjadi orang Palestina. “Kita tidak bisa menghapus sejarah dengan membungkam orang…,” tulisnya
Meskipun pihak Instagram telah meminta maaf atas penghapusan foto itu yang mereka akui sebagai kesalahan, diskusi tentang penyensoran konten-konten pro-Palestina kembali memanas di media sosial.
Warga Palestina sudah tidak asing terhadap penyensoran di media sosial, terutama oleh Facebook. Imad Jibreen (40) adalah salah satu korbannya. Ia merupakan jurnalis lepas dari Tepi Barat yang unggahannya sering ditutup paksa oleh Facebook. “Semua unggahan yang terdapat kata ‘syuhada’, atau kalimat ‘rest in peace’, mereka akan menutup itu,” kata Jibreen kepada MEE.
Praktik penyensoran ini dilakukan sejak 2016. Pada September tahun itu, seorang delegasi Facebook bertemu dengan Menteri Kehakiman Israel Ayelet Shaked dan Menteri Keamanan Publik Gilad Erdan untuk meningkatkan “kerja sama melawan hasutan untuk teror dan pembunuhan,” seperti dinyatakan oleh kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Kolaborasi Facebook dengan pemerintah Israel, yang berlanjut hingga hari ini, telah menuai kritik luas dari kelompok-kelompok HAM. Mereka menilai praktik itu “menunjukkan komitmen [Facebook] terhadap pemerintah Israel untuk membungkam konten yang berkaitan dengan solidaritas Palestina atau kritik terhadap Israel.”
Selain Facebook, Google dan Youtube juga tak lepas dari kolaborasi dengan Israel. Menurut laporan dari Middle East Monitor pada 25 November 2015, Wakil Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Hotovely bertemu dengan perwakilan dari YouTube dan Google untuk membahas kerja sama melawan “penghasutan kekerasan dan terorisme”.
Kantor berita Israel, Maariv, pun melaporkan bahwa Hotovely telah setuju untuk bekerja dengan Google dan YouTube untuk membangun mekanisme “pemantauan” untuk mencegah unggahan video “berbahaya” yang berhubungan dengan Palestina.
Jika benar halaman di situs kemenlu juga hilang karena disensor, maka ini akan memperkuat dugaan sejumlah aktivis seperti Imad Jibreen bahwa Israel tidak ingin masyarakat internasional mengetahui apa yang terjadi di tanah Palestina.
Dengan menyensor jutaan konten pro-Palestina, raksasa-raksasa media ini tidak hanya melanggar kebebasan berbicara, tetapi juga terlibat dalam upaya sistematis menutupi realitas penjajahan dan kejahatan apherteid yang masif terhadap Palestina. (ra)