LiputanIslam.com — Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terlebih dahulu mengevaluasi lembaga-lembaga maupun komisi yang urgensinya belum maksimal sebelum mengambil langkah merampingkan 96 lembaga.
“Kemenpan-RB miliki parameter untuk tentukan lembaga yang dapat dibubarkan, dimerger, maupun yang tetap dilanjutkan,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/7).
Bamsoet mengatakan hal itu terkait dengan rencana pemerintah yang akan melakukan perampingan 96 lembaga negara dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut tidak bekerja secara efektif maupun produktif.
Sebelum rencana tersebut dilaksanakan, lanjut dia, dilakukan kajian kompetensi dengan analisis jabatan sehingga putusan yang diambil mengenai perampingan atau pembubaran lembaga negara (LN) sudah berdasarkan kajian yang komprehensif.
“Kemenpan-RB perlu memberikan kesempatan kepada pimpinan 96 lembaga negara yang dianggap kinerjanya tidak maksimal untuk menjelaskan kondisi sebenarnya agar putusan yang diambil dapat diterima semua pihak,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu juga meminta Kemenpan-RB untuk mempertimbangkan nasib pegawai lembaga yang masuk dalam rencana perampingan karena kondisi saat ini cukup berat di tengah pademi COVID-19.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya mulai mengkaji pembubaran sejumlah lembaga/komisi nonstruktural yang keberadaannya dianggap tidak maksimal.
Menurut Tjahjo, selama era Presiden Joko Widodo sejak 2014 sudah ada 24 lembaga/komisi yang dihapus. Namun, saat ini masih ada 96 lembaga/komisi untuk memungkinkan dihapus atau ada yang dikurangi dari jumlah tersebut.
Baca juga: Bertemu di Istana Bogor, Presiden-MPR Bahas RUU HIP
Ia pun memaparkan lima tahap perampingan jabatan birokrasi yang ditargetkan dapat selesai tahun 2020.
“Pertama, adalah identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja. Tahap kedua, adalah pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Kemudian ketiga, adalah pemetaan jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis.
Kemudian tahap keempat adalah tahap penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi, dan tahapan kelima adalah penyelarasan kelas jabatan administrasi ke jabatan fungsional. (Ay/Antara)