Jakarta, LiputanIslam.com— Pemerintah menyepakati skema pembagian beban atau burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengatasi biaya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
“Dalam burden sharing yang disepakati, kita mengidentifikasi, beban atau biaya penanganan Covid yang kemudian kita bagi dalam beberapa kategori,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (6/7).
Sri Mulyani menerangkan, beban dampak Covid-19 terbagi menjadi dua, yaitu beban untuk pembiayaan kegiatan publik (public goods) dan non-public goods. Pembiayaan kategori pertama itu seperti biaya penanganan kesehatan, perlindungan sosial, sectoral kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
Baca: Awal Pekan, Rupiah Ditutup Menguat di Posisi Rp 14.490 per Dolar AS
Sedangkan pembiayaan untuk non-public goods seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), korporasi non-UMKM, serta non-public goods lainnya.
Kebutuhan dana untuk public goods diperkirakan mencapai Rp 397,56 triliun. Beban akan akan ditanggung seluruhnya oleh BI melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan mekanisme private placement dengan tingkat kupon sebesar BI reverse repo rate.
Sementara kebutuhan dana untuk non-public goods (UMKM) diprediksi mencapai Rp 123,46 triliun. Beban akan ditanggung oleh pemerintah melalui penjualan SBN kepada market dan BI berkontribusi sebesar selisih bunga pasar (market rate) dengan BI reverse repo rate tiga bulan dikurangi satu persen.
Untuk non-public goods korporasi non-UMKM, pembiayaan akan menggunakan BI reverse repo rate. Sedangkan pembiayaan untuk non-public goods lainnya, beban akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah sebesar market rate.
Sri Mulyani mengatakan, prinsipnya burden sharing tetap menjaga keberlangsungan fiskal agar tetap terkendali, sustainable, kredible, dan dilakukan secara hati-hati. (sh/kontan/kompas/medcom)